Jakarta, Jurnalpublik.com – Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan, Busroni, menyampaikan bahwa DKI Jakarta sudah bisa melakukan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Seperti dikutip m.detik.com, mulai hari ini (7/4/2020), Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, telah menyetujui usul Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk status pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun kebijakan tersebut hanya untuk wilayah DKI Jakarta.

“Ya sudah bisa (dilakukan) sebagaimana PSBB. Makna dari PSBB itu bisa dilaksanakan oleh DKI, oleh Gubernur, dan jajaran di bawahnya,” kata Busroni saat dihubungi m.detik.com (7/4/2020).

Soal penetapan suatu wilayah menjadi PSBB memang menjadi wewenang Menkes. Namun penetapan PSBB harus berdasarkan permohonan dari gubernur dan bupati/walikota.

Hal tersebut sebelumnya disampaikan oleh Sekjen Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube BNPB (5/4/2020).

“Kemudian penetapan PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan gubernur, bupati/wali kota. Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu,” kata Oscar Primadi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.