Jakarta, Jurnalpublik.com – Data terbaru tanggal 28 Maret 2020 kasus Covid-19 di Indonesia adalah 1.155 orang dan 102 orang meninggal. Informasi ini disampaikan oleh pejabat resmi, juru bicara pemerintah untuk kasus Covid-19, Achmad Yurianto. Data terus bertambah setiap hari dan diperkirakan hingga 10.205 warga untuk sepuluh hari ke depan. Prediksi tersebut dapat dilihat melalui laman interaktif benflip.shinapps.io yang dibuat oleh Universitas Melbourne Australia. Bahkan peneliti Inggris menyatakan jumlah kasus Covid-19 yang tidak terdeteksi di Indonesia sebenarnya bisa mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu kasus. Hal ini diungkap peneliti Pusat Pemodelan Matematika Penyakit Menular (CMMID) London, Inggris.

Melihat lompatan jumlah korban di Indonesia saat ini, bisa jadi perkiraan mereka benar dan kasus Covid-19 akan terus bertambah dan jika pemerintah masih lemah dalam bertindak bisa-bisa Covid-19 akan menjangkiti separo dari populasi.

Masyarakat kita sudah beratus bahkan beribu tahun memelihara sikap dan budaya kekeluargaan yang cenderung guyup, suka berkumpul. Mangan ra mangan sing penting kumpul. Sikap ini baik namun tak cocok untuk situasi pandemik penyakit seperti ini.

Social distancing atau physical distancing nampaknya tidak cukup berhasil, karena jumlah korban terus berjatuhan dengan lompatan yang signifikan. Masyarakat menunggu sikap tegas dan tanggungjawab pemerintah. Masyarakat perlu ketenangan akan kepastian terlindungi keselamatan dan nyawanya, tercukupi kebutuhannya hari demi hari, minimal selama mereka melakukan anjuran “TetapDirumah” atau bahkan menghadapi situasi sulit, LOCKDOWN.

Persoalannya, pemerintah (terutama pemerintah pusat) belum mampu memberikan keyakinan bisa menghandle Covid-19 dengan baik dan jika terjadi kasus yang lebih parah, pemerintah diragukan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Yang ada justru pemerintah membuka kepanikan dan bibit ketidakpercayaan. Misalnya, ada pernyataan menteri yang membuka rekening donasi dari masyarakat untuk membantu pemerintah, tetap akan membangun ibukota baru, akan mengimpor alkes melalui BUMN dan bagi yang membutuhkan bisa beli ke BUMN tersebut, menyampaikan orang miskin harus menjaga dirinya jangan sampai menularkan penyakit kepada yang kaya, dan lain-lain.

Karena kelemahan kepemimpinan di tingkat pusat inilah yang akhirnya membuat beberapa pihak seakan-akan “melawan” kebijakan pusat. Misalnya, beberapa daerah telah melakukan menutup jalur keluar masuk di daerahnya (lockdown). Bahkan masyarakat secara otonom telah menutup jalan-jalan masuk ke wilayahnya. Sementara pusat tetap tidak akan mengambil opsi lockdown, alasannya beban ekonomi jika pemerintah mengambil opsi lockdown berat dan bisa jadi pemerintah tidak sanggup menanggungnya.

Physical Distancing dan Rapid Test yang diambil pemerintah pusat karena biayanya lebih murah. Meski hasil rapid test diragukan kearutannya, apalagi alat yang diimpor dari China telah ditolak di negara lain karena kualitasnya tidak bagus. Nampaknya gagal.

Harus Lockdown!

Di beberapa negara seperti Arab Saudi, Mesir, Malaysia dan beberapa negara sukses menekan penyebaran Covid-19 dengan cara me-Lockdown, menutup keluar masuk manusia ke negaranya. Meski ada juga negara yang tidak menetapkan kebijakan lockdown tetapi bisa mengendalikan penyebaran Covid-19, seperti Korea Selatan.

Perlukah Indonesia Lockdown?

Sebenarnya regulasi mengenai lockdown sudah ada di negara kita, dengan UU No.6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Agustus 2018 di Jakarta dan diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2018.

Dalam undang-undang tersebut dikenal dan dinyatakan mengenai karantina rumah, karantina rumah sakit dan karantina wilayah. Dalam kasus Covid-19 karena penyebarannya sudah begitu massif maka yang tepat adalah karantina wilayah. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Kenapa perlu dilakukan karantina? Karena penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bertujuan untuk: (1) melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (2) mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (3) meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan (4) memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Karantina perlu biaya besar?

Karantina wilayah atau bisa juga disebut dengan lockdown berbiaya tinggi bagi pemerintah pusat karena ada resiko ekonomi, yang paling nampak adalah pemerintah pusat harus menanggung biaya kebutuhan pokok warga (orang termasuk binatang ternak) setiap hari selama masa karantina.

Pasal 55 UU No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyebutkan bahwa: (1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Bukan hanya berbiaya besar bagi pemerintah, tapi juga resiko roda ekonomi “mati” selama masa karantina. Namun resiko biaya besar dan mandegnya ekonomi bisa diminimalisir dengan karantina wilayah dibandingkan dengan resiko pendemik yang berkepanjangan dan ancaman kualitas kesehatan masyarakat yang buruk bahkan kematian.

Pada titik inilah diperlukan empati maksimal dari semua pihak, terutama pemerintah pusat demi keselamatan warganya. Beberapa langkah yang bisa membantu jika opsi lockdown/karantina wilayah ini diambil adalah:
1. Hentikan rencana kepindahan ibukota baru dan alihkan anggaran untuk menyelesaikan Covid-19;
2. Lakukan efisiensi dan penghematan anggaran di setiap kementerian dan lembaga negara;
3. Seluruh pejabat merelakan sebagian gajinya disumbangkan kepada negara untuk menyelesaikan kasus Covid-19;
4. Pengusaha swasta gotong royong melalui program CSR guna membantu negara menyelesaikan Covid-19;
5. Masyarakat patuh terhadap keputusan dan himbauan pemerintah serta berhenti menyebarkan konten negative dan saling serang di medsos, ganti dengan sikap saling bahu membahu, memberi motivasi bahwa kita bisa menghadapi musibah pandemik Covid-19 dengan baik, berhenti ikut-ikutan menjadi penjual alkes dengan mencari untung semau-maunya.

Oleh: Slamet (Lawyer)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.