Jakarta, Jurnalpublik.com – Kemarin (11/12/2019), Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Agama Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama, melaksanakan Peluncuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jakarta.

Acara dimulai dengan pembacaan doa bersama, pengibaran bendera merah putih, dan pentas tari budaya nasional.

Prof. Azzyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidatullah Jakarta, selaku salah satu narasumber dalam diskusi Refleksi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, menangggapi perihal majlis taklim yang diawasi oleh pemerintah.

“Saya bilang ya janganlah (majlis taklim diawasi-red). Pemerintah tuh kontra produktif. Ya kan,” kata Azzyumardi Azra di lobi gedung Kemenag RI, Jakarta (11/12/2019).

Menurut Azzyumardi Azra pemerintah cukup menangani kasus per kasus ustadz majlis taklim yang keras.

“Memang ada, mungkin satu dua ada ustadz di majelis taklim itu yang keras-keras yang memprovokasi dan menyebarkan ujaran kebencian, itu saja ditangani, kasus per kasus,” jelas Azzyumardi Azra.

Karena menurut Azzyumardi Azra, majlis taklim hanya mengajarkan bagaimana membaca doa dan juzamma yang baik.

“Karena apa, karena sebagian besar majlis taklim itu mayoritasnya, mungkin 99 persen lebih, majlis taklim itu ya cuma mengajarkan bagaimana membaca doa yang baik, membaca juzamma yang baik, ya kan, baca doa-doa, biasanya begitu,” terang Azzyumardi Azra.

Dan majlis taklim juga menurut Azzyumardi Azra mengembangkan ekonomi rumah tangga masyarakat.

“Atau ada juga majlis taklim yang mengembangkan ekonomi rumah tangga, bagaimana cara membikin misalnya keset, ataupun tas-tas rumah tangga. Jadi majlis taklim itu itu,” kata Azzyumardi Azra.

Maka, menurut Azzyumardi Azra, tidak perlu pemerintah mengawasi majlis taklim.

“Jadi nggak ada majlis taklim yang patut diawasi, patut, kalau kita baca ketentuan menteri agama itu PMA itu kan rumit sekali kan, harus ada KTP-nya, harus yang pengurusnya macam-macam, yang saya kira nggak perlulah,” ucap Azzyumardi Azra.

Menurut Azzyumardi Azra pemerintah hanya perlu mengirimkan penyuluh dari Direktorat Bimas Islam ke majlis taklim tersebut.

“Majlis taklim perlu pembinaan, pembinaan itu dilakukan oleh Ditjen Bimas Islam, Direktorat Bimas Islam, itu melakukan pembinaan, melalui penyuluh kan ada. Kan ada disitu penyuluh agama. Jadi penyuluh agama itu saja dikirim ke majlis taklim kalau perlu, ya kan, jadi nggak perlu majlis tajlimnya registrasi macam-macam,” jelas Azzyumardi Azra.

Bahkan, menurut Azzyumardi Azra negara juga tidak punya kapasitas mengawasi majlis taklim.

“Iya, kan kementrian agama itu punya penyuluh agama Islam, itulah, jadi misalnya kalau ada laporan dari pertetanggaan tertentu, lingkungan tertentu, mungkin majlis taklimnya keras-keras misalnya, ada ustadz-ustadz yang keras, udah dibina. Tapi tidak perlu ketentuan yang melulus, negara juga nggak punya kapasitas kok. Apa bisa pemerintah mengawasi majlis taklim, itu masalahnya,” kata Azzyumardi Azra.

Diakhir, Prof. Azzyumardi Azra kembali menegaskan tidak perlu pemerintah menetapkan ketentuan-ketentuan terhadap majlis taklim.

“Dan juga pemerintah nggak konsisten. Ada yang bilang harus, tapi ada yang bilang kalau yang mendaftar nggak kena sanksi. Jadi bulak-balik bulak balik, nggak konsisten. Membikin bingung dalam masyarakat. Itulah saya kira ketentuan-ketentuan itu nggak perlu,” tutup Azzyumardi Azra.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.