Aksi menuntut dibubarkannya BPJS Kesehatan oleh massa Serikat Rakyat Miskin Ibukota

Jakarta, Jurnalpublik.com – Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) yang diketuai oleh Wahida Baharuddin Upa mengeluarkan pernyataan sikap terkait BPJS dan kesehatan (11/11/2019).

Dalam pernyataan sikapnya Wahida menyampaikan bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Hal itu tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila, yaitu:

Pasal 28 H:
1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 34:
1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Menurut Wahida, “kedua pasal diatas merupakan rangkaian dasar bagi kewajiban negara atas pemenuhan hak-hak seluruh warga negara tanpa kecuali melalui sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat (semesta) yang dapat mendorong pengembangan diri setiap orang sebagai manusia bermartabat.”

“Artinya,” menurut Wahida, “pemerintah harusnya menjamin kesehatan rakyat dari hulu sampai hilir, dari pencegahan hingga pengobatan. Mempertahankan kesehatan rakyat melalui peningkatan gizi, kualitas hidup dan penyediaan fasilitas kesehatan yang bermutu hingga penyediaan alat kesehatan dan farmasi yang berkualitas. Sebuah kewajiban dan tanggungjawab negara dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradap demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Kata kuncinya menurut Wahida, “Jaminan Kesehatan adalah Hak Setiap Warga Negara, Kewajiban Negara.”

Akan tetapi, Wahida menyampaikan bahwa, “yang terjadi saat ini di Indonesia justru liberalisasi kesehatan.”

Pertama, kata Wahida, “63 % Rumah Sakit adalah Milik Swasta. Tentu saja kita senang jika infrastruktur RS banyak dan mudah diakses oleh rakyat, tetapi apa jadinya jika RS yang banyak itu milik swasta, yang tentu saja hanya melihat layanan kesehatan sebagai barang dagangan semata?”

Kedua, kata Wahida lagi, “hampir 95% bahan baku obat-obatan kita diimpor, ada 26 perusahaan farmasi asing atau obat-obatan yang menjadi kartel dan mengusai pasar obat-obatan, mulai dari yang generik, generik bermerk dan paten. Selain bahan baku persoalan lain adalah soal harga, harga obat yang sangat mahal menjadi persoalan tambahan yang sangat mengganggu sistem layanan kesehatan kita. Harga obat bisa berubah-ubah sesuai keinginan pasar.”

Dan ketiga, menurut Wahida, “Sistem Jaminan Kesehatan kita secara prinsip juga bermasalah. Konstitusi telah mengatur dengan jelas bahwa sistem layanan kesehatan haruslah berbasis Jaminan Sosial, akan tetapi dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan di Indonesia dikelola dengan menggunakan sistem Asuransi, yang tentu saja akan berhitung untung rugi dalam pelaksanaannya.”

Untuk itu, Wahida menuturkan, “kami Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), menuntut kepada Presiden Jokowi dan DPR RI agar:
1. Hentikan Liberalisasi Kesehatan dan Obat-obatan.
2. Bubarkan BPJS yang telah terbukti gagal sebagai badan penyelenggara yang ditunjuk oleh negara, karena selalu defisit dan selalu terjadi pengurangan layanan.
3. Sebelum dibubarkan maka BPJS Kesehatan harus diaudit terlebih dahulu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan rakyat yang telah membayar iuran, termasuk penggunaan keuangan negara yang ikut serta dalam Penyertaan Modal Negara sebagai upaya menutupi defisit selama kurun waktu 5 tahun terakhir.
4. Bangun Infrastruktur Rumah Sakit Tipe A & B.
5. Bangun Usaha Farmasi Nasional.
6. Stop Ijin Bagi Rumah Sakit, Klinik Swasta dan Asing dan Farmasi Asing.
7. Cabut Perpres 75/2019.
8. Bentuk Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (JAMKESRATA) bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan fasilitas kelas 3.”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.