Jakarta, Jurnalpublik.com – H. Raizal Arifin, SA, selaku ketua Badan Pemilihan Raya Pusat Persatuan Ummat Islam, menyampaikan kepada Jurnalpublik terkait persiapan pemilihan pimpinan baru PUI (1/11/2019).

Majelis Syuro Persatuan Ummat Islam (MS PUI) periode 1435 – 1440 H / 2014 – 2019 M, melalui Badan Pekerja (BP) telah membentuk Badan Pemilihan Raya (BAPILRA). Hal ini berdasarkan hasil rapat dari BP MS PUI beberapa waktu lalu.

BAPILRA merupakan badan khusus yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Raya (PILRA) untuk memilih anggota MS PUI periode 1440 – 1445 H / 2019 – 2024 M yang akan dilaksanakan pada 16 November 2019.

Raizal Arifin menyampaikan bahwa, “BAPILRA Pusat juga telah membentuk BAPILRA di daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun tugas dan wewenang BAPILRA antara lain mirip dengan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu.”

Pemilihan Raya MS PUI nantinya akan memilih 14 orang anggota MS PUI dari perwakilan 7 Zona Wilayah Dakwah PUI. Antara lain Sumatera terbagi 2 zona masing-masing 1 orang perwakilan, Jawa terdiri dari 3 zona dengan kompisi Jawa Barat 5 orang perwakilan dan DKI Jakarta 2 orang perwakilan serta 1 orang perwakilan dari daerah Jawa lainnya, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara berada dalam satu zona dengan 1 orang perwakilan, dan yang terakhir zona Indonesia timur dengan 1 orang perwakilan.

Raizal Arifin juga menyampaikan bahwa, “yang berhak memilih dan dipilih secara umum pengurus PUI dari semua tingkatan dari pengurus pusat (DPP) sampai dengan pengurus di Desa/Kelurahan (DPR) yang termasuk dalam Surat Keputusan (SK) ke pengurusan.”

Raizal Arifin menerangkan bahwa selain PILRA untuk memilih anggota MS PUI yang baru, PUI juga bersiap melaksanakan Mukhtamar ke- 14, yang direncanakan pelaksanaannya pada Januari 2020 mendatang.

“Selain PILRA untuk memilih anggota MS PUI yang baru, PUI juga bersiap melaksanakan Mukhtamar ke- 14, yang direncanakan pelaksanaannya pada Januari 2020 mendatang. Namun berbeda dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lain atau pun organisasi pada umumnya, yang unik dari Mukhtamar PUI adalah Mukhtamar bukan ajang memilih pimpinan tingkat pusat PUI, melainkan “hanya” semacam konsolidasi dan pengukuhan pimpinan yang telah lebih dahulu dipilih oleh MS PUI sebelumnya,” kata Raizal Arifin.

Berdasarkan AD/ART PUI bahwa Lembaga Tertinggi Pimpinan PUI adalah Majelis Syuro PUI, hal ini tercantum dalam AD PUI pasal 17. Kemudian salah satu kewenangan MS PUI yakni memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP PUI, Sekretaris Jendral DPP PUI, dan Bendahara Umum DPP PUI, serta memilih dan menetapkan struktur lainnya yang ada di tingkat pusat. Dan wewenang lain yang dimiliki MS PUI adalah mengubah dan menetapkan AD/ ART PUI.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.