Jakarta, Jurnalpublik.com – Lagi viral film “Joker” yang sudah tayang di bioskop saat ini. Ada yang pro dan kontra. Warner Bros selaku produser film ini mengklaim meraup keuntungan sebanyak 1,3 triliun hanya dalam sepekan saja. Terus terang baru kemarin saya liat film ini.

Penilaian saya terhadap film ini, salut buat sang sutradara dan aktor utamanya Joauqin Phoenix. Tapi di sisi lain, film ini sangat brutal dan membawa aura negatif. Anak-anak yang belum cukup umur tidak direkomendasikan untuk liat film ini. Yang udah berumur aja, saya yakin banyak yang tidak kuat menonton kebrutalan Joker di film ini. Tapi aslinya saya gak ingin membahas panjang soal film ini, meski ada kaitannya.

Di film ini juga diceritakan bahwa terapi dan pengobatan Arthur Fleck dihentikan oleh pihak Pemerintahan Gotham. Fleck kerap tertawa di saat yang tidak diduga, dan membutuhkan obat untuk mengurangi sakitnya itu. Sayangnya, layanan sosial yang biasa ia kunjungi untuk mendapatkan obat ditutup. Dan akhirnya ia menjelma menjadi Joker yang sadis menghabisi semua orang yang ia benci.

Iuran BPJS Naik

Di tengah viralnya film “Joker”, ramai juga isu kenaikan tarif BPJS. Bahkan beritanya bakal naik 2 kali lipat, dengan alasan BPJS akan bangkrut jika tidak menaikkan tarifnya. Dan bagi peserta yang tidak membayar atau menunggak diancam tidak bisa mengurus SIM dan paspor.

Apa kaitannya dengan film Joker? Ya bisa saja pasien pasien BPJS menjadi Joker jika tidak bisa mengkaver pasien pasien sakit jiwa (illness) jika benar pada akhirnya bangkrut atau karena pasien gak bisa membayar iuran akhirnya tidak bisa diobati. Meski ini sudah dibantah oleh BPJS sendiri.

Dilansir dari laman Facebook resmi mereka, Selasa 8 Oktober 2019, mereka memastikan bahwa warga tidak akan berubah menjadi Joker. BPJS Kesehatan mengatakan, para pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat bisa digunakan untuk mendapat perawatan akibat gangguan jiwa.

“JKN-KIS menanggung perawatan penyakit Orang Dengan Gangguan Jiwa, agar tidak tercipta Joker-joker lainnya,” tulis akun tersebut. Alhamdulillah kalau benar seperti itu.

Demo Mahasiswa Elitis

Terus, kalau kita takut BPJS bangkrut, kita harus setuju dong tarif BPJS naik? Konon ini usulan Presiden dan Menkeu karena ogah menomboki defisit BPJS lagi. Nah ini yang perlu dikaji dan didiskusikan. Apa yang menjadi penyebab BPJS menanggung defisit yang demikian banyak. Ini yang harus dicari solusinya. Bukan ujug-ujug menaikkan tarifnya.

Ini yang saya pernah saya tulis di status FB saya, bahwa demo-demo kemarin yang isi tuntutannya banyak soal RUU KPK, KUHP, dll. itu isu elitis. Justru yang banyak menyentuh soal rakyat kecil seperti kenaikan tarif BPJS ini mahasiswa kok terkesan diam saja.

Ayo mahasiswa, jika tidak ingin demo anda ada yang menuduh ditunggangi, ayo kritik/beri masukan pemerintah soal BPJS. Menurut saya, isu ini lebih relevan diperjuangkan karena menyentuh kepentingan rakyat banyak, ketimbang demo-demo yang bahkan kalian sendiri belum membaca draftnya. By the way, siapa aku nyuruh-nyuruh demo mahasiswa. Hahaha (ketawa ala Joker).[]

Edo Segara/Alumni aktifis UII & KAMMI Pusat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.