Bambang Soesatyo, Fadli Zon dan Puan Maharani sedang berswafoto.

Contradictio In Terminis

Beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 1 Oktober 2019 merupakan hari bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia, karena sebanyak 575 anggota legislatif dari seluruh penjuru nusantara dilantik sebagai wakil rakyat. Namun yang menjadi kontradiksi yaitu viralnya sebuah foto mantan ketua DPR RI yang sedang berswafoto bersama koleganya di DPR RI yang merupakan ketua DPR RI terpilih. Dalam foto tersebut terdapat sebuah frame yang cukup janggal yaitu, ponsel yang digunakan untuk berswafoto merupakan ponsel yang notabene belum dirilis di Indonesia. Artinya ponsel tersebut merupakan barang black market karena tidak kena pajak masuk ke negara Indonesia. Di lain sisi, DPR RI adalah institusi resmi yang bertugas membuat undang-undang (fungsi legislasi) seharusnya anggotanya dapat menjadi tauladan bagi rakyatnya. Frame merk ponsel tersebut versus anggota DPR RI inilah yang membuat kontradiksi (dalam Bahasa latin disebut contadictio yang berarti pertentangan).

Sesungguhnya masih banyak hal-hal kontradiksi yang terjadi di negara ini yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dalam hal jargon. Beberapa tahun terakhir kita sering mendengarkan sebuah istilah yaitu Indonesia adalah “negara maritim”. Namun pada kenyataannya kebijakan pemerintah sama sekali tidak ada yang berpihak kepada pembangunan negara maritim tersebut, yang paling mudah untuk melihat ketidak berpihakan ini yaitu dari sisi anggaran. Dalam APBN 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mendapat anggaran sebesar Rp.13.8 Triliun (tertinggi ke-11 dari 34 kementerian), bahkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman hanya mendapat anggaran sebesar Rp.500 Miliar (tertinggi ke-29 dari 34 kementerian). Bagaimana kita akan menjadi negara maritim jika dari sisi anggaran saja tidak ada keseriusan dari pemerintah. Ini yang dinamakan contradictio in terminis, sebuah jargon (terdiri dari kata-kata) yang saling bertolak belakang dengan faktanya.

Retrospektif Analisis

Jika kita kilas balik kepada sejarah terdahulu (retrospektif) negara ini sudah menjadi negara maritim (pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit), Selat Malaka dijadikan sebagai pintu gerbang pelayaran dan perdagangan dunia. Bahkan pada zaman kerajaan Islam, jalur perdagangan antar pulau di Indonesia (antara Sumatera-Jawa, Jawa-Kalimantan, Jawa-Maluku, Jawa-Sulawesi, Sulawesi-Maluku, Sulawesi-Nusa Tenggara dan sebagainya) menjadi bagian yang inheren dalam konteks perdagangan internasional. Indonesia sempat menjadi tujuan utama perdagangan internasional, bukan negeri China. Kondisi ini semakin berkembang ketika orang-orang Eropa mulai datang berlayar ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Indonesia mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang dari penjuru dunia.

Fakta sejarah ini dapat dilihat sampai sekarang, terdapat 24 kota-kota pelabuhan kota (sekaligus kota-kota perdagangan) yang berkembang antara lain Banten, Batavia, Cirebon, Semarang, Demak, Rembang, Tuban, Pasuruan, Gresik, Surabaya, Probolinggo, Panarukan, Pamekasan, Buleleng, Lampung, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Sampit, Sambas, Makasar, Sumba, Kupang, dan Larantuka. Selain itu juga, banyak sekali cerita rakyat (folklore) Indonesia yang mengkisahkan mengenai kehebatan nenek moyang bangsa Indonesia sekaligus memperkuat bahwa negara Indonesia adalah negara maritim.

Ada sebuah folklore yang masih melekat dikepala penulis sewaktu kecil, hal ini pernah diceritakan oleh nenek penulis yaitu orang Bugis asli yang menggambarkan kekayaan laut negara kita. “Suatu ketika ada seorang pemuda gagah namun berasal dari keluarga miskin yang ingin melamar seorang wanita bangsawan yang cantik dan kaya raya. Ketika ditanya berapa jumlah mas kawin yang kamu berikan untuk melamar gadis pujaannya, pemuda miskin tersebut menjawab, “Pak, saya masih muda, karena itu belum sempat mengumpulkan kekayaan. Tetapi, saya memiliki kolam ikan yang luas dengan jumlah ikan yang tak terhitung banyaknya, yang takkan pernah habis dipanen. Kolam itu adalah laut, pusaka dari nenek moyang saya”.

Tantangan Bangsa

Sebuah lampu bermerek Philips sangat efisien karena didesain dengan teknologi canggih sehingga pamakaiannya dapat menghemat listrik akan tetapi harganya cukup mahal. Namun jika lampu tersebut dinyalakan dengan jumlah yang cukup banyak pada saat yang bersamaan, maka akan menjadi tidak efisien. Hal tersebut merupakan paradoks efisiensi (zhefon paradox), yaitu mencari efisiensi padahal tidak efisien. Zhefon paradox inilah yang terjadi sekarang di Indonesia, kita mengklaim sebagai negara maritim, namun juga sekaligus mengklaim sebagai negara agraris. Seharusnya kita mempunyai skala prioritas dalam melakukan pembangunan, tidak serta merta seperti sebuah super market yang ingin menjual semua produknya dalam satu pasar sehingga semua orang terlayani.

Menyatir sebuah gagasan seorang Guru Besar Ekonomi Kelautan Prof. Didin S Damanhuri (2019), bahwa Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar sebagai sebuah negara maritim. Oleh karena itu, perlu adanya shifting paradigm dalam strategi pembangunan negara maritim yang didukung oleh sebuah gerakan massif dari publik. Selain itu juga, generasi milenial harus dibekali modal enterpreneurship yang genuine, agar mampu menguasai tekonologi diberbagai cabang industri termasuk dalam teknologi industri maritim (kelautan, perikanan dan berbagai sumberdaya yang terkandung didalamnya). Hal in semata-mata bertujuan agar tercipta ketahanan ekonomi yang tangguh sebagai syarat menjadi Poros Maritim Dunia dalam posisi Indonesia sebagai trend setter (bukan sekedar follower).

Ahmad Fadhli
Mahasiswa Doktor Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika IPB

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.