Jakarta, Jurnalpublik.com – Pengajuan Permohonan Sita Aset dan Daftar Objek Sita kepada Pengadilan Negeri sudah diajukan oleh Fahri Hamzah melalui kuasa hukumnya Senin lalu (22/7/2019).

Menurut kuasa hukum Fahri Hamzah, Slamet, dalam proses penyitaan aset, setelah pengajuan permohonan sita aset selanjutnya akan dilakukan verifikasi aset oleh Pengadilan Negeri.

“Ada prosedurnya, aset akan diverifikasi terlebih dahulu oleh pengadilan, kemudian diterbitkan surat penetapan sita terhadap masing-masing objek, aset yang sudah diletakkan sita akan diberitahukan kepada pihak-pihak dan lembaga terkait penerbitan surat atau sertifikat, kalau aset berdasarkan sertifikat tanah ke BPN, kalau kendaraan di SAMSAT, kalau aset lainnya ke instansi terkait atau sesuai dengan jenis asetnya, kemudian baru dibuka lelang terbuka melalui juru sita pengadilan atau balai lelang negara,” terang Slamet (26/7/2019).

Terkait Peninjaun Kembali yang diajukan oleh PKS, Slamet menuturkan hal tersebut adalah hak PKS.

PK (Peninjauan Kembali-red) haknya PKS, tapi pengajuan PK tidak menghalangi eksekusi,” kata Slamet.

Slamet menambahkan, PKS mengajukan PK beralasan karena ada kekhilafan hakim.

“PKS beralasan diajukan PK karena ada kekhilafan hakim, yang sebenarnya yang dimaksud kekhilafan hakim oleh PKS semua argumentasi sudah pernah disampaikan mereka PKS pada saat persidangan di Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi, jadi sebenarnya tidak ada hal baru dalam PK yang diajukan PKS,” jelas Slamet.

Tinggalkan Komentar