Pengunjuk rasa aksi 21 - 22 Mei 2019

Jurnalpublik.com – Pilpres 2019 telah usai, namun sampai hari ini masih menyisakan banyak polemik dan persoalan. Terutama mengenai bagaimana pemerintah menyikapi kubu yang sering kali disebut sebagai lawan politik. Keberadaan istilah kubu lawan politik ditengah-tengah kontestasi politik 2019 ini semakin meruncing seiring dengan berakhirnya pelaksanaan pemilu 17 april yang lalu. Alih-alih situasi semakin menyejukkan, justru yang terjadi adalah suhu politik semakin panas. Baik dari lapisan elit, hingga kalangan akar rumput.

Memang idealnya jika pasca pemilu 17 April kemarin, para elit membangun satu forum silaturahmi nasional yang bisa ditangkap sebagai lanskap politik rekonsiliatif oleh kalangan masyarakat. Sehingga gesekan opini dan polarisasi ditingkat bawah dapat diredam.

Namun jauh panggang dari api, pembelahan yang terjadi sampai saat ini justru semakin tajam dan menusuk kedalam nurani persaudaraan bangsa kita. Sialnya hal itu justru disebabkan oleh lingkar penguasa yang mengelilingi Jokowi. Belum lama kesedihan kita tentang lima ratus lebih korban dari petugas KPPS, dilanjutkan dengan pernyataan AM Hendro priyono yang mau menggunakan anjingnya untuk menghadang massa aksi 22 mei. Belum lagi Menkopolhukam Wiranto yang ingin membentuk tim adhoc sebagai lembaga yang berfungsi mendeteksi ucapan dan pikran masyarakat yang (lagi-lagi) dicap bersebrangan dengan penguasa.

Yang terakhir adalah pernyataan Kapolri, Jendral Tito Karnavian yang secara terbuka melarang adanya aksi simpatik di MK tanggal 27/28 juni 2019 ini. Dengan embel-embel mencegah kerusuhan. Jendral Tito secara tidak langsung seperti ingin mengatakan bahwa massa aksi yang berasal dari kelompok umat islam sebagai pihak perusuh yang ingin mengancam keamanan nasional.

Tito mungkin lupa, bahwa kelompok umat Islam sudah banyak membuktikan bahwa mereka sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan aspirasi secara bijak dan damai. Bahwa sejak 411 (4 November 2016),212 (2 Desember 2016) hingga aksi di BAWASLU 21-22 mei 2019. umat sudah menjelaskan dihadapan kekuasaan, bahwa mereka hanya menginginkan keadilan agar ditegakkan. Bukan kerusuhan, apalagi makar.

Pada tataran ini, KAMMI berkepentingan untuk melindungi umat islam, agar tetap memiliki hak-hak dasar dalam menyampaikan aspirasinya. Dan KAMMI berkepentingan untuk menjaga keselamatan umat islam dari tindakan represifitas aparat, terlepas dari apapun afiliasi politiknya. Karena KAMMI adalah bagian dari umat islam. KAMMI adalah anak kandung dari umat islam.

Tentunya kita tidak perlu untuk mengingatkan Jendral Tito soal UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Kita mungkin hanya perlu mengingatkan Jendral Tito bahwa Polri lahir dari proses demokratisasi yang diperjuangkan oleh keringat rakyat. Sehingga polri seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan alat penguasa.

Penulis: Jimmy Julian (Ketua Umum PW KAMMI DKI Jakarta)
Editor: Zahra

Tinggalkan Komentar