Koordinator Tim Advokasi Korban Tragedi Pemilu 21-22 Mei 2019 Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

Jakarta, Jurnalpublik.com – Kuasa hukum dokter Ani Hasibuan, Slamet Hasan, membantah kliennya pernah menyebut penyebab kematian KPPS di Pilpres 2019 adalah racun.

“Seakan-akan Bu Ani menyampaikan mereka (petugas KPPS-red) meninggal karena ada racun. Padahal, Bu Ani sedikit pun enggak pernah menyampaikan kematian mereka adalah karena racun,” kata Slamet di Polda Metro Jaya, Jumat (17/5/2019).

Slamet ke Polda untuk memberitahukan bahwa kliennya tidak bisa memenuhi panggilan polisi karena sedang sakit akibat kelelahan.

Menurut Slamet, dokter Ani Hasibuan hanya meminta kepada pihak berwenang melakukan penelitian lebih lanjut.

“Kenapa terhadap kematian yang banyak, hanya diangkat seakan-akan sebab matinya kelelahan saja. Jadi Bu Ani itu meminta kepada pihak-pihak berwenang dilakukan penelitian, apakah autopsi, visum, dan sebagainya untuk melihat sebetulnya sebab kematiannya apa?” jelas Slamet.

Oleh karena itu, kuasa hukum menilai tidak tepat jika dokter Ani Hasibuan disangkakan dengan pasal penyebaran berita bohong.

“Beliau sebetulnya minta ke pihak berwenang ‘ayo ini diungkap kalau perlu dilakukan autopsi’. Nah, dengan pertanyaan itu kebohongan apa yang dilakukan Bu Ani?” kata Slamet.

Sementara kuasa hukum dokter Ani Hasibuan lainnya, Amin Fahrudin, sedang mempertimbangkan untuk melaporkan tamsh-news.com ke Dewan Pers ataupun polisi.

“Iya akan kita pertimbangkan (melaporkan). Karena dia tidak pakai prinsip jurnalisme yang sehat. Muatannya juga muatan yang mengandung pencemaran yang dilakukan oleh muatan berita ini. Akhirnya publik ini menilai bahwa yang menyatakan KPPS mati secara massal karena diracun. Itu akhirnya menggiring kepada klien kami,” kata Amin.

Ani Hasibuan dilaporkan oleh Carolus Andre Yulika karena unggahan di situs tamsh-news.com berjudul “dr. Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS. Ditemukan Senyawa Kimia Pemusnah Massal.”

Tinggalkan Komentar