Jakarta, Jurnalpublik.com – Senin kemarin (22/5/2019), dengan nomor laporan LP/3144/V/209/PMJ/Dit. Reskrimsus, dokter Ani Hasibuan resmi melaporkan portal berita online Tamsh-news.com.

Kuasa hukum dokter Ani Hasibuan, Amin Fahrudin mengatakan, laporan tersebut terkait atas dugaan membuat atau memanipulasi informasi atau dokumen elektronik yang seolah-olah dianggap data autentik sesuai dengan Pasal 35 Juncto Pasal 51 ayat 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Ancaman hukumannya 12 tahun atau denda Rp 10 miliar,” ujar Amin Fahrudin.

Kuasa Hukum dokter Ani Hasibuan yang lain, Slamet Hasan, menjelaskan bahwa Tamsh-news.com adalah terlapor yang masih dalam status lidik dikarenakan ketidakjelasan redakturnya.

“Tentu kita melaporkan Tamsh-news.com, namun karena Tamsh-news.com belum tahu siapa redaktur dan penulisnya, maka barang siapanya (terlapor-red) itu masih dalam status lidik. Tetapi sudah pasti nanti yang akan dipanggil adalah orang-orang yang terlibat dalam Tamsh-news.com,” ujar Slamet di Polda Metro Jaya (20/5/2019).

Slamet juga menyampaikan kesulitan menemukan alamat Tamsh-nesw.com.

“Kami tidak temukan dewan redaksinya, kontaknya, kemudian alamatnya dan kalau mau komplain mengadu ke mana,” kata Slamet Hasan.

Berdasarkan kelengkapan barang bukti yang dimiliki penyidik dan memenuhi unsur tindak pidana kini kasus tersebut sudah dinaikan ke tahap penyidikan.

Sebelumnya, dokter Ani Hasibuan dilaporkan oleh Carolus Andre Yulika karena unggahan di situs tamsh-news.com berjudul “dr. Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS. Ditemukan Senyawa Kimia Pemusnah Massal.”

Sedangkan dokter Ani Hasibuan sendiri membantah pernah diwawancarai Tamsh-news.com. Dokter Ani Hasibuan juga membantah pernah menyebut penyebab kematian KPPS di Pilpres 2019 adalah racun.

Tinggalkan Komentar