Jakarta, Jurnalpublik.com – Melalui laman Facebooknya yang kemudian disebarkan melalui akun twiternya, Wakil DPR RI, Fahri Hamzah, mengemukakan pendapatnya terkait pengumuman KPU dalam hasil rekapitulasi Pemilu 2019, dini hari tadi (21/5/2019).

Fahri Hamzah menyampaikan, bahwa ia ingin membagi kecemasan terkait pemerintahan sekarang yang kesulitan mengelola kompleksitas dari demokrasi.

“Saya terus terang ingin membagi kecemasan saya bahwa pemerintah sekarang ini rada-rada kesulitan mengelola kompleksitas dari demokrasi itu,” kata Fahri Hamzah.

Menurut Fahri Hamzah, sekarang ini muncul mahzab baru didalam pemerintahan saat ini yang menganggap seolah-olah pemerintah pasti benar.

“Sekarang ini muncul mazhab didalam pemerintahan kita ini yang menganggap seolah-olah pemerintah pasti benar, sampai-sampai mereka mengatakan, kalau nggak mau macam-macam jangan banyak omong. Sebenarnya itu setback yang agak tragis ya dalam demokrasi kita,” ucap Fahri Hamzah.

Fahri menjelaskan, seharusnya warga negara dan pemerintahan kedudukannya sama dalam hukum.

“Karena didalam demokrasi kita, Undang-Undang dasar kita pasal 27 jelas dikatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya,” tegas Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, siapapun itu berpotensi salah, tidak hanya masyarakat.

“Jadi masyarakat berpotensi salah, kelompok intelektual berpotensi salah, tapi jangan lupa, pemerintah juga berpotensi salah. Mereka yang nyalah-nyalahin masyarakat dan komentator juga berpotensi salah, tidak ada jaminan. Jadi tidak ada jaminan bahwa anda kalau ada dalam pemerintahan lalu anda benar, kalau anda diluar pemerintahan lalu anda salah. Mazhab ini yang harus kita lawan sekarang ini, ditengah menguatnya ide-ide yang sebenarnya tidak dikenal dalam demokrasi ya,” tutur Fahri Hamzah.

Tinggalkan Komentar