Jakarta, Jurnalpublik.com – Dalam sebuah wawancara yang dilakukan sebuah stasiun televisi melalui telepon, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menanggapi terkait rencana kemenkopolhukam membentuk Tim Hukum Nasional.

Menurut Fahri Hamzah yang harus dicurigai itu pikiran pejabat publik didalam negara bukannnya rakyat.

“Jadi gini ya, cara berfikirnya musti dibalik, saya mencurigai yang merusak ini kan pikiran dari dalam negara. Siapa bilang pikiran-pikiran pejabat itu yang disumpah untuk tidak berbohong itu tidak membahayakan kehidupan negara? Siapa yang memberi hak kepada anda dalam pemerintahan untuk mengedit pikiran publik sementara publik tidak punya hak mengedit pikiran anda?,” kata Fahri Hamzah (8/5/2019).

Menurut Fahri Hamzah lagi, yang berbahaya justru ucapan pejabat publik karena berefek kepada APBN dan kekuasaan.

“Sementara publik itu kalau ngomong nggak ada efeknya kepada APBN, nggak ada efeknya kepada speech publik, kepada kekuasaan, kepada uang. Sementara pejabat-pejabat ini omongan-omongannya itu kan efeknya kepada uang dan kekuasaan. Yang lebih berbahaya itu justru omongannya para pejabat publik karena itulah ada Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada delik tentang Kebohongan Publik dan sebagainya. Kita musti curiga kepada negaranya. Lah jangan dibalik gitu, ini masyarakatnya yang mau diedit. Itu terbalik dalam cara berfikir demokrasi,” terang Fahri Hamzah.

Menurut Fahri Hamzah lagi, kita telah secara permisif membiarkan negara mengedit kampus dan media massa.

“Dan kita telah secara permisif membiarkan negara mengedit kampus, sekarang ini orang bicara di kampus tidak sembarangan, seminar di kampus dilarang, media massa sekarang program-program tertentu diminta dihentikan, katanya atas nama kepentingan nasional, diskusi di media massa dihentikan dan seterusnya. Itu kan bahaya,” tutur Fahri Hamzah.

Menurut Fahri Hamzah lagi, kalau mau bicara hukum bawa setiap masalah ke proses hukum, bukan dengan membuat aturan yang tidak ada dalam Undang-Undang.

“Hak saudara apa untuk melarang-larang orang? Itu kalau mau bicara hukum bawa ke proses hukum, jangan bikin aturan-aturan yang nggak ada dalam Undang-Undang. Tegakkan saja Undang-Undang yang sudah ada,” kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menambahkan bahwa kita sudah kebablasan karena memakai UU ITE untuk menjadi pasal karet.

“Malah menurut saya kita sudah agak kebablasan pake ITE untuk menjadi pasal karet, orang nulis status masuk bui, ini semua sudah kebablasan, salah cara memahami demokrasinya,” tegas Fahri Hamzah.

“Saya kira ini juga hukuman kepada pers, karena pers selama ini agak membiarkan permisifisme edit terhadap pikiran publik ini. Jangan dibiarkan terus, ini berbahaya,” ucap Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah juga menambahkan kalau ia kemungkinan sudah masuk penjara kalau bukanlah sebagai anggota DPR yang memiliki imunitas dalam berbicara.

“Saya ini kan ngomong begini ini kan karena mereka nggak berani sentuh karena saya anggota DPR yang punya imunitas dalam berbicara. Coba kalau saya orang umum udah masuk bui udah lama. Itu tim pemred-pemred yang tua aja dilarang ngomong. Kita diam semua, dan ini nggak boleh donk,” jelas Fahri Hamzah.

Menurut Fahri Hamzah menganggap omongan rakyat adalah kejahatan merupakan hal yang berbahaya.

“Sehat bagi bangsa itu kalau orang tuh bebas bicara bebas berekspresi dan yang jahat itu jelas, itu ada definisinya jahat, jangan omongan dianggap jahat, bahaya betul ini,” tegas Fahri Hamzah lagi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.