Jakarta, Jurnalpublik.com – Dalam sebuah wawancara yang dilakukan sebuah stasiun televisi melalui telepon, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menanggapi terkait rencana kemenkopolhukam membentuk Tim Hukum Nasional.

Menurut Fahri Hamzah, merampas kebebasan rakyat harus pakai Undang-Undang bukan pengumuman menteri.

“Kebebasan itu kalau mau dirampas itu harus pakai Undang-Undang, nggak bisa pakai pengumuman menteri. Dia (pemerintah) itu salah cara berfikirnya. Jadi lagi-lagi nih payung besarnya mereka nggak paham ini. Jadi yang penting itu rakyat,” terang Fahri Hamzah (8/5/2019).

Fahri Hamzah menambahkan, yang harus dibatasi justru negara karena yang bikin rusak negara bukan rakyat.

“Negara ini harus dibatasi, karena yang bikin rusak itu negara. Jadi jangan dibalik. Yang bikin rusak ini yang sudah dibayar maling lagi segala macam, itu negara. Rakyat tuh nggak usah dipersoalkan, rakyat itu sudah punya mekanisme sendiri. Dulu, nggak ada negara itu rakyat survive kok. Negara itu lahir justru bikin rusak gituloh. Itulah esensi dasarnya itu,” tegas Fahri Hamzah.

Menurut Fahri Hamzah lagi pemerintah perlu belajar lagi terkait amandemen pasal 28.

“Jadi saya kira ini perlu belajar apa itu esensi dari amandemen keempat khususnya pasal 28, itu perlu mereka dibaca lebih banyak itu kasian juga. Saya sedih melihat mereka ini karena gelagepan nggak ngerti konsep dasarnya gitu loh,” tutur Fahri Hamzah.

Tinggalkan Komentar