Jakarta, Jurnalpublik.com – Pemerintah lewat Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) berencana membentuk tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan rencana pembentukan tim tersebut muncul karena pemerintah tidak ingin memberi ruang bagi tokoh yang melanggar dan melawan hukum.

“Kita akan membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum,” ujar Wiranto usai rapat koordinasi di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (6/5) seperti dilansir CNN Indonesia.

Namun, rencana pembentukan tim itu pun mendapat kritik dari sejumlah elemen, termasuk pula dari kubu oposisi. Ada yang bilang seolah kembali ke Orde Baru, ada lagi yang menyebut sebagai kemunduran demokrasi.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah salah satu yang mengkritiknya. Politikus GARBI itu meminta pemerintah tidak panik dalam merespons berbagai pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah tokoh.

Fahri pun mengaku heran dengan keberadaan banyak orang di pemerintahan yang mendapatkan gaji serta fasilitas seperti mobil dinas tak bisa menjawab dan menjelaskan kritik para pihak ke media massa. Ia pun tak ingin pemerintah panik sehingga mau merenggut kebebasan berpendapat yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Masa segini banyak orang di pemerintahan jago-jago dapat gaji, dapat mobil dinas enggak bisa menjawab, enggak bisa menjelaskan ke media apa yang bisa bikin tenang di masyarakat. Jangan berlebihan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).

Kemunduran Demokrasi

Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia Chudry Sitompul mengatakan rencana pembentukan tim pantau pencaci ini sebuah langkah kemunduran demokrasi.

Dia menilai pemerintah tengah berupaya untuk mengawasi setiap gerak-gerik masyarakat seperti di era sebelum reformasi.

“Setelah reformasi bebas, tidak lagi seperti di zaman yang semuanya diawasi negara. [Rencana ini] ada kesan kemunduran demokrasi,” kata Chudry kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/5).

Ia mengatakan sejatinya sistem hukum di Indonesia telah memiliki mekanisme untuk menindak orang atau kelompok yang melanggar hukum. Kewenangan pelaksanaan mekanisme itu, lanjutnya, juga telah diberikan kepada lembaga penegak hukum yakni kepolisian.

Chudry pun berpendapat rencana pembentukan tim pantau pencaci ini sebagai upaya pengekangan atau menakut-takuti masyarakat.

“Kenapa sekarang dibuat tim khusus sehingga muncul kesan ada pengekangan atau menakut-takuti,” tuturnya.[]

Tinggalkan Komentar