Jakarta, Jurnalpublik.com – Kemarin (30/4/2019), adalah hari terakhir yang ditetapkan oleh SKB Nomor 15 tahun 2018, untuk memberhentikan secara tidak hormat PNS yang diputuskan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau korupsi dengan jabatan.

Per kemarin (30/4/2019) pukul 09.00 WIB, Badan Kepegawaian Negara menyatakan bahwa 1.237 PNS telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sebelumnya, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 15 tahun 2018, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang disahkan pada 13 September 2018, memutuskan bahwa penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Dan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, MK menguatkan keputusan tersebut dengan Keputusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018.

SKB_PNS_Inkracht_Tipikor_

Tinggalkan Komentar