Jakarta, Jurnalpublik.com – Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mukhtar-api.blogspot.com, 2014).

Di Indonesia, nelayan penangkap ikan berjumlah 2,73 juta jiwa, pembudidaya 3,35 juta jiwa, sehingga totalnya 6,08 juta jiwa. Merekalah yang menopang kebutuhan penyediaan pangan protein di Indonesia sebesar 80 persen ketimbang perikanan komersial. Mereka menangkap ikan dengan menggunakan armada kecil berjumlah 550.310 unit (98,77 Persen), sedangkan sisanya kapal > 30 GT (1,239 persen). Daya jangkauannya pun tak lebih dari 4 mil laut dengan ukuran kapal 30 GT (1,23 persen)(m.detik.com, 2018).

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB, Rokhmin Dahuri, menjelaskan nelayan berada di angka 20 hingga 48 persen dan 10-30 persen pembudidaya masih miskin.

Dari data BPS, nelayan miskin itu 20 persen, kalau dari standar miskin Bank Dunia, memakai USD 2,5  per hari, itu yang miskin masih 48 persen,” tutur Rochmin.

Rochmin pun menerangkan, hal itu tak terlepas dari rendahnya pemakaian teknologi dan sebagian besar usaha kelautan dan perikanan dilakukan secara tradisional.

Sebagai contoh, 625.633 unit kapal ikan, hanya 3.811 unit (0,6 persen) yang tergolong modern dan dari 380 ribu ha tambak udang, hanya 10 persen yang modern, kemudian dari 60.885 Unit Pengolahan Ikan hanya 178 (1,2 persen) yang modern.

Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam diskusi Sumbang Pemikiran Kadin untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, (14/11/2018) di Jakarta menerangkan, “yang ironis di Indonesia adalah kita tahu Indonesia tak hanya subur tapi jenis pertaniannya terdiversifikasi dengan baik tapi siapa kelompok paling miskin? Dua: petani sama nelayan masyarakat. Ini selalu yang paling ironis di Indonesia,” ucap Bambang.

Solusi yang diajukan Bambang kepada pelaku industri, dalam hal ini kelautan dan perikanan, adalah mulai meninggalkan konteks tradisional dan fokus pada teknologi agar industri perikanan menciptakan ekspor besar dengan nilai tambah, serta menghasilkan lapangan kerja yang banyak.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero) terus mengejar realisasi penyaluran konverter kit dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan. Selain mampu meningkatkan ekonomi nelayan melalui penghematan biaya melaut, penggunaan Elpiji juga lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar Premium.

Pada acara penyerahan konverter kit kepada 144 nelayan di Manado, Staf Khusus Menteri ESDM, Widyo Sunaryo, menjelaskan manfaat konversi BBM ke BBG untuk nelayan selain membantu perekonomian nelayan juga mempunyai manfaat lain. Penyerahan konverter kit dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa, Kota Manado.

“BBG lebih hemat, bersih, mudah digunakan, aman dan ramah lingkungan. Karena gas yang sifatnya tak ada residu sehingga udara lebih bersih. Ini cocok untuk Sulawesi Utara yang berusaha meningkatkan wisata laut,” ujar  Widyo dalam keterangan tertulis di Jakarta (10/11/2018).

Kebutuhan Elpiji 3 kg bagi nelayan di Kota Manado diperkirakan sekitar lebih dari 500 tabung. Sedangkan kebutuhan Elpiji 3 kg bagi nelayan Wajo diperkirakan sekitar 4.656 tabung per bulan.

General Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi, Werry Prayogi, menyampaikan bahwa Pertamina akan menambah pangkalan elpiji 3 kg untuk memenuhi kebutuhan nelayan (m.liputan6.com, 2018).

Namun, ditengah harapan dan usaha kita yang menginginkan nelayan lebih sejahtera, tiba-tiba ada pukulan keras yang kembali menghantam nelayan Indonesia, karena Indonesia melakukan perjanjian kerjasama Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) dengan 4 negara yang tergabung dalam EFTA (European Free Trade Association) pada Senin (17/12/2018) di Jakarta. Salah satu negara EFTA adalah Norwegia. Dengan kerja sama itu, Norwegia bisa mengekspor produk kelautan dan perikanan mulai 2019 hingga mencapai lebih dari 80 persen. Saat ini, sekitar 60 persen dari total impor salmon ke Indonesia berasal dari Norwegia. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai kerjasama itu merugikan perikanan Indonesia terutama bagi 2,7 juta jiwa nelayan Indonesia karena tidak bisa bersaing dengan impor ikan dari Norwegia.

Selain itu, Indonesia masih dirugikan dengan kebijakkan Uni Eropa yang menetapkan non tariff measures (NTM) yang mengakibatkan produk-produk ekspor Indonesia sulit masuk ke Uni Eropa. Tercatat pada 2017 Indonesia mengekspor produk perikan senilai USD1,3 miliar ke negara-negara EFTA dan produk perikanan dari EFTA senilai USD1,1 miliar.

Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Marthin Hadiwinata menjelaskan, dengan memberikan kebebasan biaya bea masuk, itu sama saja dengan membiarkan nelayan akan terpuruk karena produknya tidak bisa bersaing dengan produk dari Norwegia. Kondisi itu, tidak boleh dibiarkan, karena akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Dengan perjanjian yang ditandatangani di Jakarta itu, Norwegia bebas mengekspor produknya dengan tanpa dikenakan biaya bea masuk,” ujar Marthin di Jakarta (Januari 2019).

Tentang perjanjian tersebut, Marthin menerangkan bahwa itu bisa terjadi berkat forum European Free Trade Association (EFTA) yang di dalamnya terdapat Norwegia sebagai salah satu anggota. Lewat forum tersebut, negosiasi untuk membebaskan biaya bea masuk ke Indonesia, telah diperjuangkan oleh Norwegia sejak delapan tahun lalu.

“Negosiasi di antara kedua negara tersebut dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi dari masyarakat sipil, ataupun organisasi nelayan di Indonesia,” ucap Marthin.

Koordinator Riset dan Advokasi Indonesia for Global Justice, Rahmat Maulana, membeberkan fakta bahwa perjanjian yang telah dijalin antara EFTA dengan Indonesia hanya akan menyebabkan Indonesia dibanjiri ikan impor dari Norwegia.

Kondisi itu, pada akhirnya akan menyebabkan 2,7 juta jiwa nelayan akan terancam keberlangsungan kehidupannya karena produk yang mereka hasilkan tidak bisa lagi bersaing.

“Nelayan yang menggantungkan kehidupan pada laut, akan semakin terpuruk di tengah ketidakpastian usaha perikanan,” tutur Rahmat.

Menurut Rahmat, ancaman yang kini sedang mengintai profesi nelayan, khususnya nelayan skala kecil itu, bertentangan dengan Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Pada Pasal 12 UU tersebut, disebutkan bahwa Negara wajib melakukan pengendalian terhadap impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman.

Selain poin di atas, Rahmat menyebutkan, dalam UU No.18/2012 tentang Pangan juga ditegaskan bahwa impor pangan hanya boleh dilakukan apabila produksi pangan di dalam negeri sudah tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Penegasan dari UU tersebut, menjelaskan bahwa impor pangan tidak bisa sembarangan dilakukan.

Di sisi lain, menurut Rahmat, kalaupun impor pangan didasarkan pada alasan untuk peningkatan nutrisi gizi pada masyarakat, itu juga tidak sepenuhnya benar. Mengingat, Indonesia hingga saat ini memiliki banyak jenis ikan yang di dalamnya terkandung gizi yang sangat tinggi dan beragam, bahkan kandungan gizinya lebih dari ikan salmon ataupun cod yang banyak diproduksi di Norwegia.

Atas dasar pertimbangan itu, Rahmat menilai, perjanjian dagang yang sudah dibuat dengan Norwegia dan berjalan pada 2019 merupakan perjanjian yang tidak layak. Terlebih, pada perjanjian tersebut tidak ada dukungan untuk komitmen melaksanakan penghapusan subsidi perikanan bagi pelaku illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF).

Pernyataan Rahmat itu bukan tanpa alasan. Dia menyebutkan, beberapa kali produk ikan asal Indonesia ditolak masuk ke wilayah Uni Eropa, meskipun sebenarnya sudah memenuhi ketentuan kawasan tersebut dan memiliki sertifikasi produks serta tidak dari hasil praktik IUUF.

Sementara, di waktu yang sama, ada produk ikan seperti dari Thailand yang diterima oleh Uni Eropa, meskipun negara tersebut mengambil ikan dari perairan Indonesia.

“Jadi, pelaku IUUF diterima produk ikannya, dan Indonesia ditolak oleh Uni Eropa,” ujar Rahmat.

Bagi Rahmat, fakta tersebut menjelaskan bahwa komitmen Eropa masih lemah untuk mencegah tindak IUUF dan pada akhirnya menciptakan perdagangan yang tidak adil bagi Indonesia. Dengan kata lain, perjanjian yang sudah dijalin dengan Norwegia pada akhir 2018 hanya akan menguntungkan sektor perikanan Uni Eropa dan tidak bagi Indonesia.

Fakta lain yang juga sangat bertentangan, menurut Rahmat, adalah hingga saat ini Uni Eropa masih menetapkan non tariff measures (NTM) yang tinggi untuk negara-negara berkembang, termasuk di antaranya adalah Indonesia. Tarif yang masih diberlakukan hingga sekarang, adalah di angka 6.805 NTM. Tingginya angka tersebut, ditetapkan karena Uni Eropa ingin melindungi kawasannya dari produk yang berasal dari luar.

“Makanya tidak heran banyak produk-produk ekspor Indonesia sulit masuk ke Uni Eropa, termasuk produk ikan dari Indonesia. Pengenaan NTM yang tinggi ini membenarkan bahwa slogan perdagangan bebas yang selalu diungkapkan oleh Uni Eropa hanya membebaskan produk-produk ekspor Uni Eropa ke Indonesia, namun sebenarnya tidak bebas bagi Indonesia,” terang Rahmat (www.mongabay.co.id).

Janji Prabowo-Sandiaga Kepada Nelayan

Ditengah kesulitan nelayan, kita mendapat angin segar janji manis yang ditawarkan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Diantara sekian banyak janji kampanyenya, kami mendapatkan beberapa janji Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada nelayan, diantaranya adalah, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengaku prihatin melihat nasib petani yang terus merugi akibat impor pangan yang dilakukan pemerintah. Ia juga prihatin melihat tak ada jaminan sosial bagi para nelayan yang gagal melaut.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat bertemu para tokoh agama, tokoh masyarakat, petani dan kelompok relawan di Kyriad Grand Master Hotel, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah (14/2/2019).

“Saya melihat dari sekian tahun ini tidak ada yang membantu dan membela para petani kita. Di banyak negara seperti Jepang, Vietnam, Australia, dan Amerika para petani dibela, dibantu, dilindungi,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, jika terpilih pada pilpres mendatang, ia berjanji akan melindungi petani dan nelayan.

“Saat menjabat nanti, akan kami jamin harga gabah untuk para petani kita, kami akan siapkan pupuk dan benih di tempat tempat para petani kita,” tegasnya.

Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menegaskan bahwa dirinya akan berusaha menghentikan impor yang merugikan rakyat, apalagi saat musim panen.

“Pemerintahan Prabowo Subianto juga akan menghentikan impor-impor yang merugikan rakyat. Kalau rakyat kita sudah sejahtera, kalau sudah tidak ada kemiskinan, baru para pemimpin boleh istirahat,” kata Prabowo (nasional.kompas.com).

Selain calon presiden Prabowo Subianto berjanji menghentikan impor yang merugikan rakyat, calon wakilnya, Sandiaga Uno, mengunjungi para nelayan tradisional di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dan menjanjikan akan meningkatkan harga ikan tangkapan nelayan.

“Saya berharap dan berpesan jika terpilih menjadi pemimpin baru Negara Indonesia, bisa menstabilkan harga pangan dan sembako. Menyejahterakan perekonomian para nelayan kecil di NKRI,” kata Sandiaga.

“Kami berharap dukungannya dan saya akan tingkatkan harga ikan hasil tangkapan nelayan. Intinya kami akan sejahterakan nelayan tradisional,” imbuh Sandiaga (19/2/2019) (m.detik.com).

Sedangkan diakhir Maret, Sandiaga Uno, calon wakil presiden no urut 02, saat berkampanye di Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Lamongan, menjanjikan akan mengizinkan para nelayan mencari ikan menggunakan cantrang.

“Kebijakan itu sangat merugikan nelayan. Jangan hanya karena kita memperhatikan lingkungan, lantas membuat para nelayan dibatasi mencari ikan. Insya Allah di bawah Prabowo-Sandi nelayan Pantura sejahtera,” kata Sandiaga di hadapan para pendukungnya (26/3/2019).

Sandiaga Uno juga berjanji akan memenuhi semua kebutuhan nelayan, seperti penyediaan bahan bakar yang murah, serta bersubsidi dan memberikan bantuan.

“Insya Allah kebijakan yang saat ini dianggap merugikan para nelayan di bawah Prabowo-Sandi akan kami ubah agar para nelayan sejahtera,” ujar Sandiaga.

Dalam orasinya yang singkat, Sandiaga Uno juga berjanji akan fokus membenahi ekonomi bangsa dengan program-program yang pro dengan kesejahteraan masyarakat. Antara lain dengan membuka lapangan pekerjaan bagi kalangan muda dan memenuhi kebutuhan para emak-emak.

“Kita lihat angka pengangguran di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Untuk itu, kita harus menangkan Prabowo-Sandi agar perekonomian semakin maju dan angka pengangguran semakin berkurang. Kita inginkan perubahan, kita inginkan agar emak-emak sejahtera, kita inginkan kaum milenial bisa memperoleh pekerjaan yang layak, petani tidak kesulitan pupuk, untuk itu mari kita menangkan Prabowo-Sandi menjadi presiden,” teriak Sandiaga Uno (m.detik.com).

Pemilu beberapa hari lagi, kita berharap angin segar yang dihembuskan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno benar-benar menjadi kenyataan karena nelayan sangat berharap adanya keberpihakan kepada mereka. Andai Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpilih, akan kita tagih janji mereka kepada nelayan-nelayan Indonesia tersebut.

Selamat Hari Nelayan Indonesia 6 April 2019.

Lenny Hamdi

Sumber:

http://mukhtar-api.blogspot.com/2014/07/klasifikasi-jenis-nelayan.html?m=1

https://m.detik.com/news/kolom/d-3977683/nelayan-butuh-kehadiran-negara

https://m.liputan6.com/amp/3691970/ri-negara-maritim-kenapa-48-persen-nelayan-miskin

https://www.mongabay.co.id/2019/01/23/nelayan-indonesia-terancam-semakin-terpuruk-karena-norwegia/amp/

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/20450321/jika-terpilih-prabowo-janji-hentikan-impor-yang-rugikan-petani-dan-nelayan

https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4435497/janji-sandi-pada-nelayan-probolinggo-genjot-harga-ikan

https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4484302/sandi-janji-izinkan-nelayan-lamongan-tangkap-ikan-dengan-cantrang

Tinggalkan Komentar