Jakarta, Jurnalpublik.com – Kemarin (4/4/2019), media sosial kita diramaikan dengan tersebarnya petisi yang mengecam iklan kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam petisi tersebut, Lingkar Sosial Indonesia, meminta KPU, Bawaslu dan DPR RI menindak tegas parpol yang melakukan kampanye dengan cara melecehkan ODGJ atau disabilitas mental.

Petisi yang sudah ditandatangani lebih dari 2.000 orang sampai pukul 01.30 dini hari ini (5/4/2019), menuliskan bahwa hingga saat ini para politisi, partai politik bahkan pejabat publik hingga media massa masih gagal paham tentang disabilitas mental dan hak pilih dalam pemilu.

Menurut Lingkar Sosial Indonesia, serangkaian bullying, pelecehan dan berbagai tindakan yang stigmatif dan diskriminatif masih ditemukan dalam berbagai statement dan iklan-iklan kampanye parpol dan pemilu serta pemberitaan media massa. Perilaku ini bukan saja tidak pantas dilakukan oleh sesama anak bangsa melainkan juga menambah stigma dan penderitaan kelompok masyarakat dengan masalah psikososial dan keluarganya.

Lingkar Sosial Indonesia menekankan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan ragam disabilitas terdiri dari disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual. Tak satu pasal pun dalam undang-undang ini yang menyebutkan adanya istilah orang gila.

Maka penggunaan istilah orang gila yang dialamatkan untuk orang-orang dengan psikososial yang dalam hal ini termasuk dalam ragam disabilitas mental selain melanggar Undang-undang Disabilitas tersebut juga bisa dikenai sanksi hukum.

Petisi yang ditujukan kepada KPU RI, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR, dan Bawaslu RI tersebut, selain meminta agar ditindak tegas parpol yang melakukan kampanye dengan cara melecehkan ODGJ, juga meminta meminta seluruh tayangan yang mengandung bullying terhadap disabilitas mental atau ODGJ di media-massa baik cetak, elektronik, TV dan internet, media sosial serta saluran media lainnya untuk dihapus.

Berikut link petisi tersebut:

Petisi kampanye PKS bullying ODGJ

Tinggalkan Komentar