Jurnalpublik.com – Kedewasaan berdemokrasi Indonesia kembali tercoreng. Muncul bocoran chat salah satu grup WA polisi terkait dukungan kepada salah satu capres.

Hal ini menurut sejumlah pimpinan KAMMI Jabodetabek, jelas bertentangan dengan Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dimana seharusnya Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam politik praktis.

“Sungguh fakta yang sangat mengejutkan, sebagai pengayom masyarakat, marwah lembaga Polri kembali dipertanyakan ” ujar Ketua Umum KAMMI Bogor, Amar.

Amar juga mengatakan bahwa kejadian ini jelas merupakan sebuah upaya perbuatan melawan hukum.  Dan hal tersebut dikatakannya, dilakukan secara masif dan terstruktur.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum KAMMI Tangsel, Khaidir Ali menyayangkan peristiwa tersebut. “kejadian ini menyedihkan, pejabat keamanan harus netral. dan wajib mengayomi semua pihak masyarakat, ” Ujar Khaidir Ali.

Bahrudin Ketua KAMMI Jaksel menjelaskan tentang tuntutan mereka, “Kami mendesak setiap lembaga negara bersikap netral. dan meminta BAWASLU mengungkap oknum kasus ini sampai jajaran tertinggi,”.

saat ditanyakan apakah akan ada aksi turun kejalan. Jimmy Ketua KAMMI DKI Jakarta mengatakan bahwa KAMMI tidak akan main – main terhadap tuntutan tersebut.

Untuk diketahui, Beredar gambar yang seolah seperti screenshot atau tangkapan layar percakapan grup WhatsApp polisi yang tidak netral terkait Pilpres 2019. Polri tengah mengecek kebenaran dari gambar tersebut.

Dalam gambar menyerupai tangkapan layar yang beredar, tampak grup tersebut bernama Pilpres 2019. Anggotanya, seperti tampak dalam gambar itu, merupakan orang-orang dengan menyandang pangkat kepolisian, mulai ipda sampai AKBP. Di sebuah obrolan, ada anggota grup yang mengirim stiker Jokowi yang bertulisan ‘bekerja untuk rakyat adalah kampanye yang baik’.

Editor: Zahra

Tinggalkan Komentar