Jakarta, Jurnalpublik.com – Tak kunjung terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan seksual, membuat lahirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ayah yang harusnya melindungi, suami yang harusnya mengayomi, lingkungan yang harusnya mendukung, komunitas yang harusnya saling menjaga, bahkan pemuka yang harusnya terpercaya, terlalu banyak celah yang menjadikan perempuan dan anak sebagai objek kekerasan dan kekerasan seksual.

KUHP, UU Perlindungan Anak (2002), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007), UU Penyiaran (2002) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (2008), juga UU Pornografi ternyata tak cukup melindungi. Perlu peraturan yang lebih tegas dan lebih rigid untuk melindungi perempuan dan anak.

Sialnya, setelah sekian banyak kekerasan seksual dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia, baik itu kekerasan seksual di rumahnya sendiri, di lingkungannya sendiri, di komunitasnya sendiri, ataupun diluar rumah atau komunitasnya, ide menyelesaikan permasalahan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan tak kunjung datang dari orang-orang yang mengaku melindungi perempuan dan anak dengan agama.

Lebih sial lagi, ide untuk melindungi perempuan dan anak ini datang dari feminis yang notabene berseberangan dengan Islam di Indonesia.

Dilalahnya, pemerintah dan DPR menerima dan setuju membahas RUU ini.

Data Komnas Perempuan tahun 2003, sebanyak 5163 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Dan 1396 kasus merupakan kekerasan dalam rumah tangga. 10%-nya merupakan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Data 2003 juga menunjukan didalam komunitasnya 1169 perempuan mengalami kekerasan di Indonesia. 52% dari kasus tersebut merupakan kasus perkosaan. 21%-nya perkosaan anak. 17% ingkar janji. 6% pelecehan seksual. 3% perdagangan seksual. 1% pengarakan.

Dibandingkan data tahun 2001, data kekerasan seksual tahun 2003 mengalami peningkatan 63%.

Kendati besar, angka 5163 hanya menunjukkan jumlah perempuan korban yang cukup beruntung untuk mempunyai akses pada organisasi-organisasi perempuan dan lembaga pelayanan umum yang memberi bantuan dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan.

Kebanyakan perempuan korban kekerasan tidak tercatat dalam data organisasi manapun karena mereka tidak tahu ke mana bisa mencari bantuan karena jauh dari pusat kota atau jauh dari informasi. Banyak juga perempuan korban yang memilih untuk membisu tentang kekerasan yang dialaminya karena takut mencemarkan nama baik diri dan keluarganya atau karena diancam oleh si pelaku.

Dan yang mencengangkan, data dari berbagai negara menunjukkan bahwa hanya 10% perempuan korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Terus meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan tidak banyaknya akses dan bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual membuat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu kita pertimbangkan untuk disetujui.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah seharusnya dibuat, untuk melindungi perempuan dan anak Indonesia.

Sumber: komnasperempuan.go.id

Gambaran Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan 2002

Perbandingan RUU Penghapusan KS-UU PERLINDUNGAN ANAK-BAG 7

Tinggalkan Komentar