Jakarta, Jurnalpublik.com – Kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengegolkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM seumur hidup menuai kritik tajam.

Pengamat hukum, Amin Fahrudin, SH.MH., menilai janji tersebut akan mendapat banyak halangan karena logika yang mendasari kebijakan tersebut tidak matang. Hambatan tersebut diantaranya adalah penolakan dari partai-partai lain yang ada di DPR, dan PKS bukan partai mayoritas di atas 51%.

“Ganjalan pertama, partai lain banyak yang tak sejalan atau bahkan menolaknya, dan PKS apalagi bukan partai mayoritas di atas 51%. Mungkin PKS bisa menjajaki ke rekan koalisi pilpresnya, Gerindra atau PAN. Sebab ini kan musim kampanye jadi kalau idenya menarik publik pasti mereka mendukung,” kata Amin.

“RUU Pornografi mayoritas mendukung, kalau ini (RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor-red), tidak ada. Artinya kalo mau lolos pakai cara voting maka harus kuasai 51%,” jelas Amin.

Ganjalan kedua adalah, Pemerintah pasti menolak karena penghapusan pajak sepeda motor akan mengurangi pendapatan negara dari sektor penerimaan dalam jumlah ratusan triliun.

“Ganjalan kedua, Pemerintah pasti menolak karena akan mengurangi pendapatan negara dari sektor penerimaan dalam jumlah ratusan triliun. Dan kalau Pemerintah tidak mau ikut pembahasan di DPR maka mustahil akan jadi UU,” terang Amin.

Ganjalan ketiga, Pemerintah daerah sebagai pihak yang mengelola pasti menolak karena selama ini pajak sepeda motor merupakan andalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“Ganjalan ketiga, Pemda-Pemda sebagai pihak yang mengelola pasti menolak karena selama ini (pajak sepeda motor-red) jadi andalan APBD. Jika pemda tetap menarik pajak apa PKS mau melarang?,” tanya Amin.

Menanggapi konferensi pers yang disampaikan oleh Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi (Ekuintek) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Handi Risza Idris, di Kantor DPP PKS (22/11/2018), yang mengatakan bahwa trennya ke depan, nilai transfer daerah, dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota, semakin besar, Amin menilai bahwa hal itu tidak akan bisa menutupi hilangnya pemasukan daerah dari pajak sepeda motor.

“DAU memang naik sekitar 8% itu sudah termasuk dana desa dan dana kelurahan, akan tetapi di masing-masing daerah propinsi sumbangan pajak bermotor rata rata mencapai 20% sampai 35% APBD, artinya kenaikan DAU tidak dapat menutupi pajak yang hilang jika pajak bermotor dihapus,” tutur Amin.

Menurut Amin, ide penghapusan pajak sepeda motor hanyalah isapan jempol PKS.

“Jadi ide ini (penghapusan pajak motor-red) tidak realistis dan cuma isapan jempol tanpa ada roadmap yang logis, masyarakat harus kritis,” pungkasnya.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.