Jakarta, Jurnalpublik.com – Pada tanggal 16 Juni 2011, Ustadz ABB divonis 15 tahun penjara. Kemudian ada yang menghitung bahwa apabila setiap tahun Ustadz ABB mendapatkan remisi (pengurangan hukuman) 1 bulan, maka hukuman ustadz ABB menjadi 15 tahun dikurangi 7 bulan, sehingga tinggal 14 tahun dan 5 bulan. Apalagi kalau setiap remisi yang diterima Ustadz ABB bukan 1 bulan tapi 2 bulan, misalnya, maka pengurangnya adalah 14 bulan. Jadi hukumannya adalah 15 tahun dikurangi 1 tahun dan 2 bulan, tinggal 13 tahun dan 10 bulan.

Berdasarkan hitung-hitungan tersebut, maka ustadz ABB sudah menjalani hukuman kurang lebih 2/3 masa hukuman. Setelah terpidana menjalani 2/3 masa hukuman, maka secara hukum berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB).

Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Demikian yang dikatakan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU 12/1995”).

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”).

Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Narapidana diberikan pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi syarat:

a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;

c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pemberian pembebasan bersyarat oleh Presiden Joko Widodo terhadap ustadz ABB adalah peristiwa hukum yang biasa-biasa saja, apalagi diberikan menjelang detik-detik Pilpres, jadi wajar jika dipahami bukanlah bentuk original pembelaan kepada Ustadz ABB.

Menurut Achmad Michdan selaku pengacara ABB, seharusnya ustadz ABB mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada tanggal 23 Desember 2018 yang lalu. Hanya saja karena Ustadz ABB dalam format permohonan Pembebasan Bersyarat harus menandatangani beberapa surat pernyataan, maka Ustadz ABB tidak mengambil kesempatan itu.

“Sejatinya, permohonan dan upaya pihak keluarga dan pengacara Ustadz ABB kepada pemerintah agar ustadz yang ditahan atas tuduhan terkait “terorisme” tersebut dibebaskan sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, penghujung tahun 2018, Ustadz ABB berpeluang bebas dengan syarat. Namun peluang ini ditolak.” Demikian penjelasan Achmad Michdan.

Jadi pembebasan terhadap Ustadz ABB adalah peristiwa hukum yang biasa-biasa saja.

Oleh: Slamet (Advokat, Pengurus Nasional KAKAMMI)

Tinggalkan Komentar