Tito Karnavian (Google)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pada Pasal 7, menyatakan bahwa, semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Ketua umum Solidaritas Mahasiswa Pemuda Hukum, Nathan Algren mengatakan hal itu juga berlaku untuk Tito Karnavian yang saat menjabat AKBP terindikasi dalam pemalsuan surat pemanggilan terhadap saudara Djoko Prabowo Saebani, seorang pengacara Tempo, pada 7 Oktober 2003.

“Oleh sebab itu kami selaku pemuda dan masyarakat yang peduli akan hukum agar terciptanya kehidupan berbangsa yang aman dan tentram, meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Bapak Tito Karnavian selaku Kapolri saat ini,” tutur Nathan.

Nathan melanjutkan, “Kami tidak ingin institusi pemerintahan di isi oleh pelaku pelanggar hukum, yang seharusnya menjadi penegak hukum, kami khawatir dia bukannya menegakkan hukum di negara ini, malah melindungi pelanggar hukum lainnya,” pungkas Nathan.

Tinggalkan Komentar