Jakarta, Jurnalpublik.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tengah memformulasikan skema pungutan pajak bagi transaksi perdagangan online (e-commerce). Upaya tersebut dilakukan karena pertumbuhan sektor e-commerce sangat pesat.

“Tim Kementerian Keuangan, baik Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai sedang melakukan formulasi (pungutan pajak) untuk e-commerce,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Terkait rencana Pemerintah ini, banyak para pebisnis online yang melakukan protes. Salah satu protes dari pebisnis online yang tidak mau disebutkan namanya adalah sebagai berikut:

Jika seller Indonesia wajib serahkan NPWP ke Marketplace lokal, maka demi keadilan semua pihak, Seller asing yang jualan di marketplace lokal juga harus serahkan NPWP juga. Bukan NPWP offshore atau perusahaan luar negeri. Tapi NPWP Indonesia, suruh buat Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Rekening Indonesia. Itu baru adil.

Masak pendapatan dari Indonesia bayar pajaknya di luar negeri, ya gak lucu.

Orang asing yang jualan via medsos dan beriklan ke Indonesia juga harus serahkan NPWP, biar adil. Semua harus bayar pajak.

Tiru itu India. Mau masuk Amazon India atau Flipkart juga harus ada NPWP lokal dan Rekening lokal serta badan usaha di India. Sehingga negaranya gak diinjak-injak asing. Sehingga negara mendapatkan keuntungan dari kebijakannya. Kita ini bangsa besar, harus punya marwah. Pangsa pasar besar harus di proteksi dan dilindungi. Bukan dibiarkan begitu saja buat asing.

Jika tidak ada keadilan, lebih baik ayo kita pindahkan operasional kita ke luar negeri, cari negara yg tax heaven. Seperti : Hong Kong, Labuan, BVI, dsb. Gudang dan shipping dari Luar Negeri, rekeningnya di luar negeri, server dan website di luar negeri. Tenaga kerja outsourcing di Indonesia. Sehingga kita tidak ada kewajiban bayar pajak. Karena kita institusi asing.

Mati satu harus mati semua. Hidup satu harus hidup semua. Jangan tebang pilih. Itupun kalo pembuat kebijakan berani sih. Wani opo ora bos?[]

Tinggalkan Komentar