Jakarta, Jurnalpublik.com – Setelah salinan putusan dari Mahkamah Agung tentang ditolaknya Kasasi beberapa pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diterima oleh Tim Kuasa Hukum Fahri Hamzah, maka selanjutnya beberapa Pimpinan PKS, sebagai pihak yang kalah, diberikan waktu sepekan untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan sukarela.

Putusan Mahkamah Agung yang terdiri dari 12 butir tersebut, salah satunya adalah mewajibkan beberapa pimpinan PKS tersebut membayar denda Rp 30 miliar.

Tim kuasa hukum Fahri Hamzah, Slamet, menyatakan bahwa sepekan ke depan adalah waktu yang diberikan kepada para pimpinan PKS untuk menjalankan putusan secara sukarela.

“Sepekan ke depan adalah waktu yang kita beri kepada para pimpinan PKS untuk menjalankan putusan secara serta merta, suka rela,” tutur Slamet.

Menurut Slamet, jika dalam batas waktu tersebut para pimpinan PKS tidak menjalankan putusan secara suka rela, maka tim kuasa hukum Fahri Hamzah akan mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan.

“Jika dalam batas waktu tersebut para pimpinan PKS tidak menjalankan putusan secara suka rela, maka tim kuasa pak Fahri akan mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan,” terang Slamet.

Menurut Slamet lagi, selanjutnya, setelah ketua pengadilan menerima permohonan eksekusi, maka pengadilan akan mengirimkan surat peringatan dan bahkan akan memanggil para pimpinan PKS untuk diperintahkan melaksanakan putusan.

“Selanjutnya, setelah ketua pengadilan menerima permohonan eksekusi, maka pengadilan akan mengirimkan aan maning (surat peringatan) dan bahkan akan memanggil para pimpinan PKS untuk diperintahkan melaksanakan putusan,” jelas Slamet.

Menurut Slamet lagi, Jika setelah dipanggil tergugat tetap tidak mau melaksanakan putusan, maka tim kuasa hukum Fahri Hamzah akan mengajukan permohonan sita eksekutorial terhadap aset-aset para tergugat yaitu aset para petinggi PKS.

“Jika setelah dipanggil tergugat tetap tidak mau melaksanakan putusan, maka tim kuasa pak Fahri akan mengajukan permohonan sita eksekutorial terhadap aset-aset para tergugat,” tegas Slamet.

Terakhir Slamet berkata bahwa “sebaiknya para pimpinan PKS laksanakan putusan MA secara suka rela, jangan menunggu juru sita pengadilan menyita aset-asetnya,” tutup Slamet.[]

Tinggalkan Komentar