Yogyakarta, Jurnalpublik.com – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota nomor 85/2018 telah mencabut sebagian kebijakan moratorium pembangunan hotel terutama jenis hotel bintang 4 dan 5 dan jenis penginapan berbentuk guest house.

“Terbitnya perwal ini meskipun alasan pemkot telah mempertimbangkan beberapa aspek kajian namun bila dirasakan dengan nurani yang jernih masih terasa mengabaikan aspirasi masyarakat serta menegaskan bahwa pemerintah kota berdiri lebih condong kepada kepentingan investor,” hal ini diungkap oleh Nasrul Khoiri, Ketua Komisi B DPRD kota Yogyakarta kepada media melalui rilisnya.

Nasrul yang juga anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, seharusnya Pemerintah kota Yogyakarta sebelum mencabut moratorium pendirian hotel, perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut:

Pertama, pada saat moratorium masih ada investor yang melanggar aturan dengan sengaja menabrak/mengakali aturan pemkot sehingga menurunkan marwah/wibawa pemerintah kota, sebagai contoh kasus Home Premiere di jalan Timoho dan hotel Grand Senyum di jalan Diponegoro.

Kedua, masih banyaknya masyarakat yang mengeluh dan mengadukan ke DPRD Kota Yogyakarta maupun ke lembaga Ombudsman mengenai dampak pembangunan hotel/hunian bertingkat yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan hidup. Mirisnya keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut selalu “mentok” pada jawaban pemkot yang normatif dan tidak solutif.

Ketiiga, belum adanya bukti empirik sumbangsih hotel kepada peningkatan signifikan atas PAD yang salah satunya disebabkan pemerintah kota belum menyiapkan sistem yang integral atas potensi PAD dari pajak hotel.

Keempat, pemerintah Kota Yogyakarta tidak pernah melibatkan DPRD Kota Yogyakarta dalam penyiapan kebijakan pencabutan moratorium ini padahal kedudukan DPRD Kota Yogyakarta sebagai salah satu unsur pemerintah daerah tidak boleh dinafikan begitu saja.

Berdasar keempat poin di atas, Nasrul mendesak pemerintah kota Yogyakarta untuk menarik kembali perwal nomor 85/2018 dan melakukan evaluasi dengan melibatkan komponen komponen masyarakat termasuk DPRD kota Yogyakarta.[]

Tinggalkan Komentar