Jurnalpublik.com – Euforia menjelang pemilihan legislatif (pileg) 2019 sangat terasa di semua kalanganmasyarakat Indonesia. Setiap partai berlomba-lomba dalam menampilkan kandidat yang diusung. Tak sedikit partai yang menyuguhkan nama-nama artis sebagai kandidat kuat dari partainya untuk mendulang suara. Sederet wanita cantik baik dari kalangan artis maupun umum juga telah memenuhi kursi pencalonan. Muda, cantik, dan berbakat merupakan tiga brand yang ditawarkan pada masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam politik sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang mengatur minimal 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif. Hal ini digagas karena adanya anggapan bahwa sejauh ini kebijakan yang disahkan kurang berpihak terhadap perempuan dan anak. Sebagai wakil rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, seharusnya menyadari bahwa dirinya dipilih oleh rakyat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Maka tugas utamanya adalah mengemban amanat rakyat yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup semua gender, tanpa terkecuali.

Sejauh ini tidak ada dampak yang signifikan terkait keterwakilan suara perempuan tersebut, juga hampir tidak ada kebijakan-kebijakan yang fokus menuntaskan persoalan perempuan dan anak yang selama ini ada. Nyatanya kasus kekerasan perempuan dan anak terus meningkat hingga data terakhir di tahun 2017.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan adanya peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di setiaptahunnya. Hingga pada Tahun 2016 terjadi penurunan dengan 259.150 kasus dan kembali meningkat drastis pada tahun 2017 sebesar 74% (348.446). 71% (9.609) dari data tersebut merupakan kasus KDRT/RP (ranah personal) dengan 41% (3.928) di antaranya merupakan kekerasan fisik dan 31% (2.979) merupakan kekerasan seksual. Karakteristik pendidikan korban paling banyak pada tingkat SLTA dan profesi korban didominasi oleh ibu rumah tangga.

Hal di atas menunjukkan bahwa praktik budaya patriarki masih sangat mengakar dilapisan masyarakat Indonesia. Makna patriarki menurut Rokhmansyah (2013) dalam buku yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme adalah struktur yang memposisikan laki-laki sebagai sentral, penguasa tunggal, dan memiliki hak istimewa terhadap perempuan.

Budaya ini yang menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang inferior, baik dalam cakupan personalmaupun yang lebih luas seperti pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, partisipasi politik, dan lain-lain. Makna inferior dalam KBBI berarti derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya)rendah.

Kondisi seperti ini yang menyebabkan banyak terjadinya berbagai masalah sosial seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, perceraian, dan lain sebagainya. Masalah sosial ini membutuhkan perhatian khusus dan penanganan secara mengakar dan berkelanjutan.

“Wanita adalah tiang negara, jika baik wanitanya maka baik pula negara terrsebut, namun jikawanitanya buruk maka buruk pula negara tersebut.” Ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan. Bukan hanya sebagai figur yang disimbolkan dengan kelembutan, lebih dari itu, sebagai penentu dan penguat suatu peradaban.

Kapasitas dalam diri setiap perempuan perlu ditingkatkan yang searah dengan peningkatan derajat. Meskipun memiliki kodrat secara fisik yaitu hamil, menstruasi, melahirkan, dan menyusui, wanita bukan hanya harus lincah dan mahir dalam urusan dapur, sumur, dan kasur, lebih dari itu, pendidikan dan kecerdasan sudah seharusnya menjadi modal utama bagi perempuan.

Pengetahuan dan wawasan yang dimiliki seorang perempuan akan menentukan bagaimana bersikap dan cerdas memposisikan dirinya baik dalam keluarga maupun mengambil peran dalam tatanan masyarakat luas sehingga dipandang secara terhormat.

Dewi Sartika, seorang pahlawan Indonesia yang hingga akhir hayatnya memperjuangkan pendidikan bagi perempuan Indonesia. Perempuan pada saat itu hanya memiliki keterampilan rumah tangga dan adat sehingga sangat bergantung pada orang tua dan suami. Tidak memiliki kesempatan mengecap pendidikan kecuali bagi kalangan priyayi atau bangsawan. Beliau sadarkan pentingnya pendidikan layak bagi seorang perempuan. Perempuan harus memiliki keterampilan sehingga dapat terus produktif dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi.

Perempuan juga harus memiliki wawasan yang luas sehingga menjadi pribadi cerdas, kreatif, serta mampu tampil di masyarakat sebagai wanita terhormat dan berdiri sejajar dengan laki-laki tanpa melupakan kodrat dan perannya sebagai perempuan yang kelak akan menjadi Ibu bagi anak-anaknya. Setiap anak yang terlahir akan mengenyam pendidikan pertama dari seorang ibu. Ibu memegang peranan sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Kecerdasan seorang ibu akan
mempengaruhi bagaimana cara dirinya dalam mendidik seorang anak. Ia akan sangat perhatian terhadap asupan makanan, pertumbuhan, pendidikan, maupun sifat dan moral yang tertanam dalam diri anak-anaknya. Ibu akan tahu treatment seperti apa yang paling baik untuk tumbuh kembang anaknya hingga dewasa.

Begitu pun peran perempuan sebagai seorang istri. Penuh kemandirian dalam menyelesaikan keterampilan rumah tangga tanpa mengenyampingkan kelembutan. Bukan hanya memenuhi hasrat seksual namun mahir dan mampu menjadi partner suami dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Karir suami pun akan terus meningkat dengan adanya sosok istri yang mampu mendukung dan mendorong bukan menodong.

Lantas bagaimana dengan kondisi keluarga dari seorang legislatif perempuan? Apakah mampu membagi waktu antara keluarga dengan rakyat? Banyak riset membuktikan anak-anak yang tidak memiliki kebersamaan dengan orangtuanya pada usia dini, rentan mengalami gangguan kejiwaan hingga depresi. Hal ini juga akan berdampak ketika menginjak masa dewasa, anak akan memiliki masalah sosial dan seksualitas seperti homoseksual, membenci perempuan, dan masalah lainnya.

Menurut Elly Risman anak laki-laki yang tidak memiliki kedekatan dengan ibunya tidak akan tahu bagaimana memahami perasaan, pikiran, dan bersikap terhadap perempuan. Ia akan tumbuh menjadi laki-laki yang tidak dewasa atau suami yang kasar, egois, dan sebagainya. Apabila berkaca pada simpulan umum riset psikologis anak tersebut, tentu penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan di kursi parlemen bukanlah solusi yang tepat untuk menuntaskan kasus kekerasan perempuan dan anak, justru akar permasalahannya ada pada seberapa maksimal seorang perempuan menjalankan perannya sebagai pendidik.

Seorang perempuan harus menyadari pentingnya kapasitas dan kualitas dirinya dalam mengambil peran, dan yang terpenting bagaimana seorang perempuan bisa berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara tanpa keluar dari kodratnya. Bukan jabatan publik yang menjadikan posisi perempuan sejajar dengan laki-laki, berbagai peran yang dapat perempuan lakukan sesuai kodratnya akan menjadikan ia dipandang dan memiliki posisi terhormat. Kecerdasan dan kemandirian seorang perempuan dalam mengelola keluarga akan meminimalisir permasalahan-permasalahan mendasar yang terja di dalam keluarga, dan apabila hal ini terjadi secara komulatif maka akan berdampak positif terhadap tatanan hidup bermasyarakat.

Karena sejatinya permasalahan di masyarakat terjadi karena belum tuntasnya permasalahan pada masing-masing keluarga yang didasarkan pada pengelolaan masing-masing individu dalam keluarganya. Lelaki akan menilai seorang perempuan hanya dari parasnya ketika tidak ada nilai tawar lain yang dapat dinilai. Maka menjadi perempuan berkapasitas adalah sebuah keharusan. Terus tingkatkan kapasitas diri, karena peran PEREMPUAN itu penting.[]

Oleh: Athifa Nursafa’/Aktifis Perempuan, tinggal di Bandung

Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Jurnalpublik.com

Tinggalkan Komentar