Mataram, Jurnalpublik.com – Bak jatuh, tertimpa tangga. Itulah yang dialami oleh Baiq Nuril, mantan pegawai honorer SMA 7 Mataram. Baiq Nuril adalah salah satu korban gempa Lombok, rumahnya mengalami rusak sedang dan masih merasa was-was jika berada di rumah.

Belum selesai recovery rumah dan mental pasca kejadian gempa, kini Baiq Nuril dihadapkan dengan masalah baru, keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 26 September 2018 memvonis Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 500 juta.

Baiq Nuril dinyatakan terbukti melanggar UU ITE pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Bagaimana awal kasus Baiq Nuril ?

Seperti yang disampaikan dalam sidang. Baiq Nuril mengaku, sering mengalami pelecehan seksual melalui telepon oleh Kepala Sekolah SMA 7 Mataram, tempatnya dulu bekerja. Bahkan ia beberapa kali diajak menginap di hotel. Awalnya ia tidak berani melaporkan tindakan tersebut, karena takut dipecat dari pekerjaannya.

Namun, pada telpon yang kesekian kalinya, Baiq Nuril memberanikan diri untuk merekam percakapan sang kepala sekolah, yang berisi percakapan perselingkuhan Kepala Sekolah dengan Bendahara.

Rekaman ini, kemudian disimpan Baiq Nuril dan tidak menyebarluaskan. Akan tetapi, rekan kerja Baiq Nuril, Imam Mudawin meminta rekaman tersebut dan melaporkannya ke Dinas Pendidikan Kota Mataram yang berbuntut mutasi sang Kepala Sekolah. Pada posisi ini, jelas, Baiq Nuril adalah Korban.

Kepala Sekolah SMA 7 Mataram Melaporkan Baiq Nuril

Karena geram dimutasi, sang Kepala Sekolah akhirnya melaporkan Baiq Nuril ke Polisi. Kasus ini lalu diproses di Pengadilan Negeri Mataram pada tahun 2017. Nuril sempat ditahan pada akhir Maret 2017, menjadi tahanan Kota kemudian dibebaskan. Karena tidak terbukti menyebarkan isi rekaman tersebut.

Namun, Jaksa mengajukan banding ke Mahkamah Agung, didakwa melakukan pelanggaran Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa penuntut umum kepada Kejaksaan Negeri Mataram dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri mataram yang sebelumnya menyatakan Baiq Nuril bebas. Baiq Nuril diputuskan dipenjara 6 bulan dan denda Rp 500 Juta.

Baiq Nuril Mendapat Dukungan dan Simpati Masyarakat

Melihat ketidak adilan yang dialami Baiq Nuril, Berbagai Simpati datang dari masyarakat. Fahri hamzah, Wakil Ketua DPR RI yang juga Anggota Dewan dari NTB mengkritik keras MA atas keputusan itu. Fahri mengatakan, Keputusan MA itu gak benar, karena Baiq Nuril adalah korban. MA harusnya melihat kasus pelecahan yang dialami guru honorer itu, ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR RI.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah mengatakan, MA nggak boleh buta. Kalau pelecahan itu benar terjadi, maka tidak ada hak orang yang melecehkan itu untuk membela diri dengan cara seperti itu. Tingkat pertama itu bahwa dia dilecehkan atau diperkosa atau dia dianiya,ini diselesaikan lebih dahulu. Maka kalau pelakunya bersalah. Tidak ada alasan Baiq Nuril dihukum, karena peristiwanya benar-benar terjadi. Dia dianiaya, dizalimi, dilecehkan, maka deliknya batal.

Dari pantauan kami, kasus Baiq nuril benar-benar menyita perhatian Publik, di twitter muncul tagar #Saveibunuril yang sempat menjadi trending topic. Bahkan netizen berinisiatif mengumpulkan uang untuk membayar denda Baiq Nuril sebesar Rp 500 juta rupiah sebagai bentuk dukungan.[]

Tinggalkan Komentar