Jakarta, Jurnalpublik.com – Melemahnya rupiah terhadap dolar ternyata dinilai oleh pengamat ekonomi, Hendri Saparini lantaran belum terwujudnya demokrasi ekonomi di Tanah Air.

Menurut wanita yang juga menjabat sebagai Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia ini, pihaknya akan membantu pemerintah dalam percepatan terwujudnya demokrasi ekonomi nasional.

“ Pada Intinya, demokrasi ekonomi itu harus ada. Demokrasi ekonomi itu adalah semua orang harus ikut bergerak untuk meningkatkan perekonomian nasional. Karena, dalam UU itu sudah jelas, pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan,” ucapnya seperti dilansir Akurat.co.

Hal itu dilakukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Kalau demokrasi ekonomi tersebut terbentuk dengan baik,  kata Hendri, kesenjangan ekonomi tidak lagi terjadi. Baik itu di perkotaan maupun di perdesaan.

” Karena di dalam undang-undang itu sendiri sudah jelas. Bahwa negara berkewajiban memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi warganya. Jadi hak untuk mendapatkan pekerjaan itu bukan hanya masyarakat yang memiliki pendidikan  yang tinggi. Jadi  masyarakat yang mau bekerja tidak perlu harus berkompetisi dulu,” ujar Hendri.

Lanjut Hendri,  kalau wajib menyediakan pekerjaan yang layak, berarti tidak melihat strata pendidikannya. Meski masyarakat tersebut berpendidikan Sekolah Dasar, akan tetapi pemerintah juga berkewajiban menyalurkan pekerjaan yang disesuaikan dengan pendidikannya.

“Jangan sampai ada lowongan pekerjaan SMP kemudian diberikan kepada lulusan SD. Dan saya rasa bagi masayarakat yang memiliki pendidikan SD juga masih memiliki potensi dalam meningkatkan ekonominya. Seperti bertani dan dan pekerjaan yang disesuaikan dengan bidangnya,” kata perempuan asli Kebumen ini.

Lebih lanjut Hendri mengatakan, dalam ekonomi konstitusi itu hak dan kewajiban negara dan rakyat itu jelas, ada pasalnya, kalau diterjemahkan sudah bisa banyak hal yang dilakukan sudah menjamin kebutuhan dasar.

“Yang namanya menjamin itu tidak berebut untuk mendapatkan jaminan dan mendapatkan kebutuhan dasar kalau sudah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan, ya berarti harus disediakan,  kita punya dua ribu triliun lebih APBN, dan ini diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkas Hendri.[]

Tinggalkan Komentar