Jurnalpublik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk memberantas korupsi, tidak hanya pencegahan tapi penindakan secara langsung terhadap siapapun baik individu atau kelompok yang telah terbukti merugikan negara, saat ini korupsi tidak hanya terjadi di dalam birokrasi yang menyangkut APBN/APBD secara Langsung, tetapi juga istilah “korupsi korporasi”, yaitu korupsi, gratifikasi dan sejenisnya yang dilakukan oleh kepala daerah (birokrasi) yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam di suatu daerah.

Dalam hal ini kami Kesatuan Pelajar dan Pemuda Pulau Sumbawa (KPPS) sebagai generasi dan rakyat Nusa Tenggara Barat sedang menantikan ketegasan dari KPK yang sedang melakukan penyelidikan terkait Penjualan 6% saham divestasi Newmont yang di indikasi merugikan daerah yang melibatkan Mantan Gubernur NTB, Zainul Majdi dan sejumlah pihak.

Saat ini Newmont yang telah berubah nama dan kepemilikan saham ke PT. Amman Minerals, masih bereksplorasi namun hak daerah terkait dengan divestasi saham 31% sampai sisa 6% yang telah resmi dijual pada November 2016 oleh 3 Pemda NTB secara ilegal tanpa melalui persetujuan rakyat Nusa Tenggara Barat, harusnya daerah memperoleh keuntungan RP 469 Miliyar dari penjualan sisa 6% Saham yang di lego Rp 2,5 Triliun ke salah satu perusuhaan swasta, namun sampai saat ini hasil penjualan itu tidak kas pemda NTB?.

Selain itu, sepekan lamanya media-media nasional telah  mengupas ulang hasil audit dari PPATK yang di gandeng KPK dalam proses penyelidikan terkait dengan pengelolaan 24% oleh PT. Multy Daerah bersaing (MDB) yang merupakan perusuhaan patungan antara BUMD dengan perusuhaan swasta periode 2009-2013, KPK menemukan adanya dugaan aliran dana dari PT. Recapital Asset management ke rekening Bank mandiri syariah milik TGB, sebesar Rp 1,5 Miliyar, ini di indikasi sebagai gratifikasi penjualan saham 24% Saham tahun 2009, PT. Recapital Asset Management merupakan Perusuhaan pengelola Investasi Group Bakrie berdasarkan laporan keuangan bumi recourses, 2010, Perusuhaan Swasta yang bersama-sama dengan BUMD (Daerah Maju Bersaing) adalah PT. Multy Capital, Anak perusuhaan bakrie group mengelola 24% Saham Newmont dalam perusuhaan patungan bersama DMB mendirikan PT. Multy Daerah Bersaing (MDB), dengan skema kepemilikan saham, 18% Multy Capital dan 6% BUMD (MDB).

Kami pun meminta KPK membuka terkait dengan Deviden yang harusnya di terima daerah dari 6% Saham milik daerah dari PT. MDB setiap tahunnya karena besaran deviden yang di terima daerah tidak sesuai dengan nilai saham, transparansi penerimaan deviden kita dukung sepenuhnya agar KPK membuka.

Di tangan kepala daerah beserta anteknya yang tidak amanah, 31% dan hak daerah 6% saham Newmont kini hanya mitos kegagalan, hak yang telah di perjuangkan oleh seluruh anak bangsa sampai ke Mahkamah Albitrase itu telah menjadi mimpi belaka.

Oleh sebab itu, kami dari KPPPS dalam pekan ini akan turun di KPK, meminta KPK agar mengusut tuntas persoalan yang telah merugikan Negara/Daerah ini. Kami meyakini bahwa KPK punya kemampuan dan berharap agar KPK terus meningkatkan penyelidikan ini, jangan sampai kasusu ini hanya menjadi perbincangan publik semata, tampa ada langkah maju dari KPK, kita ingin pastikan bahwa KPK tetap konsisten memberantas Korupsi sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD

Tinggalkan Komentar