Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan), Komisioner KPU Hasyim Ashari (kanan), Pramono Ubaid Tanthowi (kedua kiri) dan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kiri) menggelar rapat dengan pengurus pusat partai politik di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/7). Rapat tersebut membahas soal penjelasan mekanisme pendaftaran pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2019 yang dilakukan pada 4-10 Agustus 2018. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj/18.

Jakarta, Jurnalpublik.com – KPU memberikan panduan sidakam (Sistem Informasi Dana Kampanye) 2019 kepada penghubung partai politik dan calon DPD, pada Minggu (23/9/2018), di Jakarta.

Pada hari yang sama (23/9/2018), juga merupakan jadwal partai politik dan calon presiden-wakil presiden pemilihan presiden 2019, melaporkan dana awal kampanyenya. Kemudian diberi waktu untuk memverifikasi sampai tanggal 28 September 2018.

Untuk informasi, laporan dana kampanye pemilu terdiri dari tiga tahapan, yaitu, pertama, Laporan Dana Awal Kampanye. Pembukaan rekening dana kampanye dilakukan pada 20 September 2018 lalu.

Kedua, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Untuk LPSDK dijadwalkan tanggal 2 Januari 2019.

Untuk sumbangan dana kampanye, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan, bahwa sumbangan bisa dari mana saja, kecuali dari anggaran negara, APBN, APBD, asing, dan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing.

“Jadi prinsipnya, sumbangan dana kampanye itu dari mana saja, kecuali dari anggaran negara, APBN, APBD, asing, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing,” kata Pramono Ubaid, Senin (24/9/2018), di Jakarta.

Kemudian, penyumbang dana kampanye harus lengkap identitas dan NPWP-nya.

“Yang tidak boleh memberikan sumbangan adalah yang identitasnya tidak lengkap, tidak jelas. Jadi misalnya, hamba Allah. Dalam laporan dana kampanye tidak boleh ada penyumbang hamba Allah, harus jelas nama, alamat dan NPWP-nya,” jelas Pramono Ubaid.

Ketiga, adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yang dijadwalkan tanggal 15 April 2019, satu hari setelah berakhirnya masa kampanye. Untuk kemudian tanggal 17 April 2019, kita akan melakukan pemilihan umum 2019.

Dalam Laporan Dana Awal Kampanye (LDAK) kemarin (23/9/2018), kubu Joko Widodo-Maaruf Amin, melaporkan dana awal kampanyenya sebesar 11 miliar. Sedangkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, melaporkan dana awal kampanyenya sebesar 2 miliar.

Sedangkan untuk laporan dana awal kampanye partai politik, PDIP merupakan pelapor dengan jumlah dana awal kampanye terbesar, yaitu 115 miliar. Sedangkan partai politik yang melaporkan dana awal kampanye dengan jumlah dana terkecil adalah Perindo dan Partai Garuda, sebesar 1 juta rupiah. Seluruh Laporan Dana Awal Kampanye partai politik merupakan laporan dana kampanye dari masing-masing calon legislatif partai politik.[]

Tinggalkan Komentar