Jakarta, Jurnalpublik.com – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini mengungkapkan pelemahan nilai tukar rupiah sudah terjadi sejak 4-5 tahun lalu. Upaya kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah, dinilai Didik tak mampu menahan pelemahan nilai tukar tersebut.

Nilai tukar terkuat 5 tahun lalu berada pada kisaran Rp9 ribu per dolar AS. Kini, nilai tukar itu sudah mencapai Rp15 ribu per dolar AS.

“Jadi, kalau tidak diambil periode sepotong, maka pelemahan nilai tukar selama ini mencapai tidak kurang dari 60%. Data yang dipakai sepotong untuk memoles pelemahan nilai tukar adalah 8% dihitung cuma beberapa bulan terakhir saja,” kata Didik dalam seperti dilansir Gatra.com, Minggu (16/9).

Ketua Dewan Pengurus LP3ES ini juga menilai praktek memoles data agar dilihat bagus oleh publik sudah terjadi terus menerus. Hal ini membikin lupa pemerintah, untuk membuat kebijakan makro yang nyata dan fokus pada masalah.

Pelemahan nilai tukar selama 4 tahun terakhir adalah pelemahan yang terjelek. Menurut Faisal Basri, rata-rata nilai tukar tahun ini adalah terburuk sepanjang sejarah nilai tukar selama ini.

“Pelemahan nilai tukar yang dalam sekitar 60% selama 4 tahun terakhir ini adalah tanda bahwa kebijakan makro tidak pruden, tetapi karena pencitraan publik melihat kebijakan yang ada begitu pruden,” imbuh Didik.

Semestinya, lanjut Didik, pelemahan nilai tukar tidak kurang dari 60% selama beberapa tahun tersebut secara otomatis dapat menahan laju impor sehingga bisa memperkuat neraca perdagangan maupun neraca berjalan. Namun yang terjadi, kedua neraca tersebut jebol karena terjadi kekosongan kebijakan ekonomi yang menahan tekanan eksternal terhadap sektor eksternal dari ekonomi Indonesia.

“Ketika rupiah terpuruk ke puncak Rp15 ribu per dolar, maka make up yang dilakukan adalah faktor eksternal. Ekonomi Indonesia baik-baik saja. Anehnya, yang diterima publik betul-betul make up dan pencitraan tersebut,” katanya.

Padahal, defisit neraca perdagangan menjadi masalah akut dan tidak ada kebijakan sistematis untuk mengatasinya selama ini. Ini menjadi penyakit struktural yang tidak diatasi dan coba dikurangi luasan defisitnya.

Pemerintah, lanjut Didik, membiarkan kondisi ini sambil terus melakukan make up dengan menyatakan pengelolaan makro ekonomi dilakukan secara sangat berhati-hati dan pruden. Padahal defisit neraca berjalan tahun lalu mencapai tidak kurang dari US$17,3 miliar dan tahun depan diperkirakan lebih dari US$24 miliar jika kebijakan ekonomi dilakukan secara enteng seperti sekarang.

“Selama indikator makro tersebut memburuk, maka seribu kata pruden dan berhati-hati tidak akan punya makna karena ekonomi akan terus memburuk. Tetapi karena hebatnya pencitraan media yang luar biasa, maka seolah-olah kebijakan yang ada dinilai sangat berhati-hati dan pruden.”

Defisit primer anggaran APBN juga disoroti oleh Didik. APBN untuk membiayai pengeluarannya sendiri tidak cukup, apalagi untuk membayar utang. Ini membuat pemerintah harus mencari utang untuk menutup utang lainnya.

Utang yang dibayarkan, bunga dan pokoknya semakin besar dari tahun ke tahun. Pembayaran bunga tidak bisa dihindari, tetapi pembayaran pokok diurai ke depan dan ditunda pembayarannya sehingga akan menjadi beban pada pemerintahan selanjutnya.

“Presiden terlihat belum menyadari bahwa ekonomi sakit. Mungkin karena para menterinya menyodorkan data yang dipoles sehingga ekonomi tidak kelihatan sakit. Jika dilihat dari data, maka Indonesia sebenarnya tengah mengalami penyakit kritis ganda empat bidang, yakni: defisit neraca jasa, defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, dan sekaligus defisit primer APBN. Indikator kritis ini adalah tanda-tanda ekonomi Indonesia bisa dan bukan tidak mungkin masuk ke dalam jurang krisis,” tutup Didik.[]

Tinggalkan Komentar