Lombok, Jurnalpublik.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) lumpuh total, sedang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten lain berjalan sempoyongan. Di KLU saja, Sekitar 90% bangunan rumah warga dan fasilitas publik rubuh, masjid-masjid menindih tubuh ringkih yang sedang khusyu’ menyembah Tuhannya. Hampir setengah juta orang terusir paksa dari reruntuhan rumahnya, berlindung dari dinginnya malam dan teriknya siang hanya dengan sehelai terpal yang ditempati secara berjejal. Lebih dari 500 orang meninggal, sekitar 7000 orang terluka. Pilu memang, tapi itulah faktanya.

Deskripsi diatas diputar berulang-ulang selama sebulan terakhir di hampir semua media nasional bahkan internasional. TV, koran, media online, radio memperkuat deskripsi itu dengan visual video, gambar, dan sound yang menyayat hati. Dalam sekejap, 260 juta rakyat Indonesia bisa merasakan betapa pilu dan pedihnya penderitaan para korban gempa di Lombok. Mereka bersimpati, tak sedikit yang menitikkan air mata melihat pilunya kisah mencekam saat gempa terjadi. Spontan, rakyat yang bersimpati ini tergerak untuk mendonasikan sebagian harta dan energi mereka untuk meringankan beban korban. Bantuan berdatangan dari seluruh penjuru negeri, sosial media dibanjiri ungkapan simpati dan doa, jadilah bencana ini mengundang Simpati Nasional. Tapi percayalah, segala yang menguras emosi dan simpati masyarakat secara nasional, pastilah mengundang kepentingan elektoral secara nasional. Elit-elit nasional itu berebut datang dan berfoto bersama korban untuk menunjukkan bahwa mereka teramat peduli dengan korban, dan karenanya berharap mendapat simpati politik elektoral juga secara nasional.

Dari semua elit yang datang itu, tak ada yang lebih menyita perhatian publik daripada kehadiran Bapak Presiden yang Terhormat. Tercatat setidaknya sudah 3 kali beliau datang pasca gempa pertama pada tanggal 29 Juli 2018. Terakhir, beliau datang pada tanggal 2 September kemarin untuk acara seremonial dimulainya proses rekonstruksi, dan yang paling penting, untuk nonton malam penutupan Asian Games 2018 bersama para pengungsi di tenda pengungsian. Kenapa ini penting? Karena pesannya jelas, bahwa Presiden lebih memilih membersamai kepedihan korban ketimbang kemewahan penutupan Asian Games 2018. Setiap kali Presiden datang menyapa korban gempa, beliau menyebut akan memberi bantuan Rp 50 juta untuk setiap unit rumah yang rusak. Entah, apakah angka itu keluar dengan perhitungan yang matang atau sekedar nyebut saja. Yang pasti, sejauh ini belum terlihat komitmen politik Presiden untuk memberikan bantuan Rp 50 juta per rumah yang rusak itu.

Anda mungkin akan mendebat saya bahwa Presiden datang untuk meresmikan pembangunan 5000 unit Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Tidakkah itu cukup untuk menunjukkan komitmen Presiden? Apalagi Presiden sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Rekonstruksi dan Rehabilitasi pasca gempa. Kalau anda mengerti sedikit saja soal aturan hukum di republik ini, anda akan menyimpulkan dengan mudah bahwa Inpres itu teramat lemah. Secara politik, pilihan mengeluarkan Inpres (bukan Kepres) menunjukkan betapa Presiden tidak punya komitmen dan keberpihakan politik anggaran kepada korban gempa ini. Inpres itu hanya menginstruksikan agar Kementerian/Lembaga memberi perhatian lebih untuk proses rekonstruksi dan rehabilitasi Lombok. Tapi Inpres itu tidak mengatur secara jelas berapa dan dari mana sumber anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Itulah sebabnya, anggaran pembangunan 5000 RISHA yang diresmikan sekarang ini datang dari Kementerian PUPR. Kenapa cuma 5000, padahal rumah rusak menurut BNPB sudah lebih dari 120 ribu? Ya karena anggaran yang ada di PUPR cuma cukup untuk segitu saja. Lalu bagaimana membangun lebih dari 115 ribu rumah lainnya? Ya nanti diakal-akalin lah anggarannya oleh kementerian atau lembaga lain di tahun anggaran berikutnya. Percayalah, yang namanya ngakalin anggaran itu ribet, dan karenanya tidak ada jaminan bahwa semua rumah rusak akan dapat kompensasi yang dijanjikan senilai Rp 50 juta itu. Inilah yang saya sebut bahwa komitmen Presiden itu lemah soal janji Rp 50 juta per unit rumah rusak tersebut.

Pertanyaan yang menarik bagi saya adalah, untuk apa Presiden berkunjung melihat korban gempa sampai 3 kali, sementara beliau tidak menunjukkan simpati melalui sikap politik anggarannya? Padahal, sekali kunjungan Presiden itu bisa menghabiskan milyaran rupiah untuk operasional, baik operasional pengamanan, transportasi maupun keperluan pribadi Presiden, belum lagi untuk beli bingkisan dan sepeda sebagai hadiah. Bagi saya, jawaban sederhana dari pertanyaan itu adalah karena beliau ingin simpati nasional kepada korban gempa ini bisa membuahkan simpati politik elektoral buat beliau. Kebetulan, beliau nyalon lagi untuk memperpanjang masa kekuasaannya pada tahun 2019. Seolah-olah, emosi dan simpati masyarakat Indonesia kepada korban gempa itu bisa dibeli dengan sepeda dan bingkisan bertuliskan Sumbangan Presiden RI. Kalau yang terhormat bapak Jokowi benar-benar peduli dan berpihak pada para korban gempa ini, maka sebagai Presiden beliau seharusnya mengeluarkan Kepres seperti di Jogja dulu, atau bahkan Perppu sebagaimana di Aceh dulu. Ah tapi saya lupa, saat Aceh dan Jogja dilanda bencana, Presidennya beda. Oh iya, dan waktu itu Pemilu masih jauh. Jadi aroma busuk politik elektoralnya tidak tercium, beda dengan sekarang.

Mohon maaf pak Presiden, kalau sekedar untuk gunting pita dan membaca teks sambutan, banyak anak SD yang bisa. Tapi soal memberi keberpihakan politik anggaran, cuma tuan Presiden yang bisa. Jadi please, bersikaplah sebagai Presiden, bukan sebagai anak SD yang doyan gunting pita.

Oleh: MN Jihadi
(Sekjen Keluarga Alumni KAMMI NTB)

Tinggalkan Komentar