Lombok, Jurnalpublik.com – Lombok, Nusa Tenggara Barat diguncang gempa pada 29 Juli 2018, 5 Agustus 2018 dan 19 Agustus 2018. Masyarakat Lombok sampai saat ini masih mengungsi di tenda-tenda dengan keadaaan seadanya yang mengkhawatirkan.

Tim Jurnalpublik mencoba berdiskusi dengan MN Jihadi, Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Teknologi Sumbawa, bagaimana caranya agar Lombok bisa kembali bangkit.

Berikut wawancara kami bersama MN Jihadi yang juga merupakan Direktur Eksekutif Sahabat Desa Institute/SDI:

Apakah terdampak gempa Nusa Tenggara Barat sudah tertangani secara finansial oleh Pemerintah?

Hingga saat ini, BNPB menyebut total kerugian akibat gempa Lombok-Sumbawa sudah mencapai Rp 8,8 triliun. Angka ini bersifat sementara, masih sangat berpeluang untuk bertambah nilainya. Pada sisi yang lain, Pemerintah Pusat menolak untuk menetapkan status bencana nasional untuk Gempa Nusa Tenggara Barat karena katanya, yang penting penanganannya berskala nasional, jadi status tidak penting. Artinya, pemerintah pusat tidak bersedia mengambil alih tanggung jawab penanganan bencana sehingga bebannya, baik secara teknis maupun finansial masih lebih besar di pemerintah provinsi. Presiden memang sudah mengeluarkan Inpres sebagai dasar hukum untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Nusa Tenggara Barat. Sayangnya, Inpres itu tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang sumber anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Inpres itu hanya meminta agar kementerian/lembaga memberikan perhatian lebih kepada korban gempa Lombok. Sekali lagi, tanpa komitmen politik anggaran yang jelas.

Dengan kondisi tersebut, Pemprov Nusa Tenggara Barat dituntut untuk mampu mengatasi situasi pasca bencana dengan tidak terlalu berharap pada pemerintah pusat.

Apakah APBD Nusa Tenggara Barat bisa mengatasi penanganan gempa ini? Apakah cukup?

APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat itu rata-rata sekitar Rp 5 triliun per tahun. Kontribusi PAD terhadap APBD itu hanya sekitar 33% pertahun. Selebihnya didapatkan dari dana perimbangan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan kondisi keuangan yang seperti itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pastilah kesulitan jika diminta untuk melakukan penanganan pasca bencana tanpa bantuan yang signifikan dari pemerintah pusat. Lah, total APBDnya saja lebih rendah daripada total kerugian akibat gempa. Lagi pula, program pembangunan daerah itu kan harus holistik dan menyeluruh di semua sektor. Mustahil APBD 100% diarahkan untuk pemulihan kondisi pasca gempa, perekonomian daerah bisa lumpuh.

Bagaimana caranya agar anggaran daerah mencukupi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi?

Langkah yang paling mungkin adalah mengajukan dana perimbangan (DAU dan DAK) dalam jumlah yang jauh lebih besar dari biasanya. DAK terutama dapat digunakan untuk membangun kembali sektor pariwisata yang sangat terpukul oleh gempa. DAK sektor pertanian juga harus ditingkatkan secara signifikan mengingat banyak infrastruktur pertanian di desa rusak akibat gempa. Inpres soal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Nusa Tenggara Barat dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan DAU dan DAK dalam jumlah lebih besar. Tapi ini akan berat, karena banyak daerah lain juga sangat bergantung pada dana perimbangan ini. Artinya jika porsi untuk Nusa Tenggara Barat dinaikkan secara signifikan, maka jatah provinsi lain juga akan berkurang secara signifikan. Dengan demikian, meski ada Inpres, Gubernur harus melakukan lobi-lobi intensif ke pemerintah pusat agar skenario ini dapat berjalan. Ini akan jadi tugas berat pertama gubernur terpilih. Seandainya Presiden memilih mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) dan bukan Inpres yang lemah itu, dengan komitmen politik anggaran yang jelas, maka lobi-lobi semacam itu tidak diperlukan. Jangan sebut dulu soal PAD, sulit berharap dari PAD yang porsinya dalam APBD kecil dan terlalu bergantung pada sektor pariwisata yang paling menderita akibat gempa.

Bagaimana caranya agar masyarakat NTB bisa bangkit, sementara pariwisata 70% jadi sumber PAD dan sudah hancur infrastrukturnya?

Bagi masyarakat di akar rumput yang mata pencahariannya hilang akibat gempa, diperlukan upaya revitalisasi ekonomi desa agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Revitalisasi ini bisa dilakukan dengan melaksanakan program pemberdayaan yang menggandeng pihak swasta dan donor. Aktifitas kemanusiaan oleh relawan harus bisa dikelola oleh pemerintah dengan mengarahkan aktifitas kerelawanan itu pada upaya revitalisasi desa tersebut. Misalkan memfasilitasi warga desa untuk membentuk kandang kolektif sapi, perikanan terpadu di daerah-daerah kaya air, membangun home industry, dan sebagainya. Bantuan semacam ini akan mempercepat proses pemulihan serta mendorong kemandirian masyarakat. Untuk bisa melakukan ini, pemerintah harus membuat pemetaan kondisi desa secara akurat serta perlu membangun pola komunikasi dan koordinasi yang lebih jelas dan terarah dengan lembaga-lembaga kerelawanan. Kegiatan perekonomian di desa semacam itu, selain dapat berdampak langsung pada perekonomian desa, juga dapat menjadi destinasi wisata baru pasca bencana. Jika hanya mengandalkan pemulihan pariwisata mainstream yang sudah ada sebelum gempa, itu akan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk benar-benar pulih. Meski tentu saja, berharap pada relawan untuk melakukan hal ini pastilah sulit mengingat dana dan logistik yang dimiliki relawan sangatlah terbatas. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk survive ditengah minimnya keberpihakan politik anggaran pemerintah kepada korban gempa Lombok.[]

Tinggalkan Komentar