Jakarta, Jurnalpublik.com – Terkait komentar Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo yang mengatakan di media detik.com (24/8/2018) bahwa dana desa akan naik jika Pak Jokowi terpilih lagi mengundang komentar Wakil Sekjen HKTI, Tarli Nugroho.

Tarli Nugroho dalam komentarnya di media sosial facebook, mengatakan jika dana desa merupakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa.

“Jadi, siapapun presidennya dana itu akan tetap ada. Dan secara teori, besaran Dana Desa tentu saja akan terus meningkat seturut meningkatnya besaran APBN,” ungkap Tarli.

“Saat kampanye 2014 dulu, Prabowo secara rasional hanya mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1 miliar tiap desa. Merasa kecolongan, tak mau kalah dengan Prabowo, pada saat itu Joko Widodo mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1,5 miliar per desa.”

“Dalam realisasinya, pemerintah Joko Widodo ternyata tak pernah bisa memenuhi janjinya. Pada APBN-P 2015, pemerintah hanya bisa memberikan Dana Desa sebesar rata-rata Rp300-400 juta per desa, jauh sekali dari janji Rp1,5 miliar per desa. Hingga kini, janji itu juga masih jauh dari terpenuhi. Sebab, pada tahun 2018 ini, pemerintah hanya bisa memberikan Dana Desa rata-rata Rp800 juta saja per desa,” kritik Tarli yang juga seorang staff khusus Wakil Ketua DPR RI.

“Sesudah empat tahun melihat, mendengar dan merasakan sendiri, publik kini tentu sudah bisa menilai mana kandidat yang terbiasa asal njeplak saat mengutarakan janji. Ojo waton muni,” tambahnya.

“Sayangnya, meski anggaran pengawasan Pemilu telah meroket ratusan persen, kita tak pernah membaca Bawaslu pernah memberikan teguran kepada para menteri yang telah berkampanye tidak pada tempatnya semacam ini,” tutup Tarli.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.