Jakarta, Jurnalpublik.com – Kreatifitas politik apapun yg dilakukan oleh masyarakat sepanjang tak melanggar hukum maka sah sah saja. Gerakan ganti presiden atau dukung presiden tak ada bedanya, keduanya adalah perwujudan sikap dan kebebasan ekspresi politik yang dilindungi konstitusi Pasal 28, tak perlu ada larangan! Gerakan GP sebenarnya cuma pengingat atas pemenuhan janji-janji kampanye petahana yang dinilai jauh dari harapan.

Pasca reformasi, tonggak demokrasi perlahan ditancapkan dengan kokoh. Penegasan sistem presidensial lewat amandemen UUD ssangat nampak, adanya penghapusan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan penyelenggaraan pilpres langsung adalah perwujudannya. Itulah esensi demokrasi kita, kedaulatan yg sebelumnya di tangan majelis diberikan kepada rakyat secara langsung, dan konsekuensinya maka muncul kreatifitas pikiran politik dalam masyarakat.

Seekstrem apapun sepanjang tak membahayakan keselamatan dan ideologi negara serta tak menabrak undang-undang maka dilindungi oleh konstitusi, dan aparat adalah aparat negara bukan aparat pemerintah. Polisi adalah polisi negara, polisi republik bukan polisi buat istana, artinya seluruh masyarakat harus diperlakukan sama di mata hukum dan pemerintahan dan harus menjunjung tinggi hukum tanpa ada kecualinya. Aparat adalah penjaga konstitusi dan hukum negara bukan sekedar pelayan istana. Itulah yg dulu kita kritik bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara machtstaat atau negara kekuasaan belaka.

Sudah seharusnya Bapak Presiden memahami spirit konstitusionalisme dan cita cita negara hukum Indonesia, sehingga menyikapi dinamika yang berkembang bukan menggunakan kekuasaan dan kepentingan jangka pendek. Bapak itu dalam sistem presidensialisme menyandang sebagai kepala pemerintahan eksekutif sekaligus juga sebagai kepala negara, jadi tanggung jawab Bapak bukan sekedar pemimpin kabinet para menteri tapi juga juga penjaga nilai nilai demokrasi sesuai konstitusi negara. Tolong pahami itu Pak!!!

Demokrasi dan pertarungan pilpres yang sehat itu harus Bapak tunjukkan, aparat jangan diseret untuk memihak dan berlaku seperti tim sukses. Mereka digaji negara dari uang rakyat, sedang tim sukses itu menggunakan APBN pun dilarang. Anda harus mampu bedakan dan tempatkan hal tersebut sesuai proporsi dan aturan yang berlaku, jangan gunakan segala cara untuk halalkan tujuan.

Contoh yang bagus sebenarnya sudah diberikan oleh pendahulu Bapak, Presiden SBY meskipun dikritik tajam dia tak menggunakan aparat negara untuk membungkamnya. Ruang perbedaan tetap diberi tempat karena esensi demokrasi adalah cara bagaimana mengelola perbedaan aspirasi secara sehat dan bertanggung jawab.

Umur demokrasi lebih penting dibanding umur pemerintahan seorang presiden, umur demokrasi skalanya adalah perkembangan bangsa dan negara sedangkan umur pilpres skalanya adalah dua periode maksimal. Jadi torehkanlah sejarah yang baik untuk perkembangan demokrasi bangsa ini.

Jika Bapak ingin dua periode sebenarnya buat rakyat itu sederhana. Anda dulu terpilih karena rakyat tertarik dengan janji kampanye Anda, revolusi mental dan poros maritim adalah konsep mercusuar yang tinggi nilainya, jika Anda fokus pada realisasi sejumlah janji itu maka kecintaan rakyat pasti akan bertambah, tapi jika Anda mangkir dan melakukan represi pada rakyat yang menuntut realisasi janji maka jika menangpun Anda bukan tipe kemenangan yang berprestasi dalam kacamata negara demokrasi. Sekian.[]

Amin Fahrudin, SH. MH.
Pemerhati Hukum

Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Jurnalpublik.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.