Jakarta, Jurnalpublik.com – Sahut-menyahut perihal utang negara terus berlanjut. Dimulai oleh Ketua MPR, Zuklifli Hasan, dalam Sidang Tahunan MPR RI, lalu ditanggapi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dan kini, ekonom, Rizal Ramli, pun ikut menanggapi.

Rizal Ramli menanggapi isu tersebut melalui cuitannya di twiter pada 20 Agustus 2018 lalu, dengan menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani merupakan lelucon yang tidak lucu.

“Ini benar-benar lelucon ndak lucu. Utang kewenangan Menteri Keuangan.. kok salahin orang lain? Anomali kali ya? SMI pura-pura lupa dia terbitkan utang $43 milyar zaman SBY dengan bunga 2% lebih tinggi dari negara yang ratingnya lebih rendah dari RI. Itu rugi dan kriminal!,” tegas Rizal Ramli.

Rizal Ramli juga menanggapi lagi melalui cuitannya pada 21 Agustus 2018, dengan mengatakan bahwa dalam tradisi negara demokrasi bila terus menyalahkan pemerintah sebelumnya berarti pemerintahan sekarang tidak mampu menyelesaikan masalah dan mungkin bagian dari masalah tersebut.

“Tradisi negara demokrasi, boleh nyalahin pemerintah sebelumnya sampai 6 bulan berkuasa. Setelah itu kalau masih juga nyalahin.. artinya ndak mampu selesaikan masalah, bahkan mungkin jadi bagian dari masalah,” tutur Rizal Ramli.

Rizal Ramli di twiter 21 Agustus 2018

Rizal Ramli melanjutkan lagi dengan mengatakan bahwa tindakan Sri Mulyani, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memberikan bunga 2% lebih tinggi dari negara yang ratingnya lebih rendah dari RI merugikan rakyat Indonesia, karena Indonesia harus membayar bunga tambahan Rp 121 triluan dan tindakan Sri Mulyani tersebut menguntungkan kreditor asing dan mendapat pujian dari kreditor asing.

“Bukan terbaik.. tetapi ‘terbaik-baik’ untuk kreditor. Berani beri bunga 2% lebih tinggi dari negara yang ratingnya lebih rendah dari RI. Rakyat harus bayar bunga tambahan Rp 121 T, luar biasa kriminal – tetapi hadiahnya dipuji-puji kreditor asing,” terang Rizal Ramli.

Sebelumnya, Ketua MPR, Zulkifli Hasan dalam Sidang Tahun MPR menyampaikan bahwa utang negara yang sudah mencapai Rp 400 triliun merupakan diluar batas kewajaran negara untuk membayarnya. Lalu Sri Mulyani menanggapi bahwa utang yang jatuh tempo tahun 2019, 44% nya merupakan utang pemerintahan masa lalu dan Zulkifli Hasan adalah bagian dari pemerintahan masa lalu.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.