Gerakan dukung bencana nasional Lombok.

Jakarta, Jurnalpublik.com – Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) meminta pemerintah segera menetapkan gempa Lombok berstatus bencana nasional.

Dalam keterangan pers tertulis yang diterima redaksi pada senin (20/08), Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat KA KAMMI, Amin Sudarsono mengatakan bahwa UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah jelas menjadikan peristiwa gempa di Lombok masuk dalam kategori bencana nasional.

“Ada di pasal 1 huruf c dan pasal 2, pemerintah berhak menetapkan status bencana nasional ataupun daerah di pasal 3 status bencana ditetapkan oleh keputusan atau peraturan presiden,” ujar Amin.

Amin juga mengatakan, jika dilihat dari kemampuan daerah dana APBD Prov NTB berkisar Rp. 2 sampai 3 triliun, sementara Kabupaten Lombok Utara (KLU) berkisar Rp 850 miliar sampai 900 miliar. Artinya daerah belum bisa menanggulangi bencana yang tingkat kerusakan skala besar dan butuh biaya sekitar Rp 10 triliun ini.

“Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara ada 34.11%, itu adalah kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi dari 10 kabupaten/kota se-NTB. Maka dengan ini KA KAMMI meminta presiden dan gubenur menyatakan NTB sebagai bencana nasional,” Tegas Amin.

Dari sisi anggaran, ketidakmampuan menanggulangi bencana ini dengan status bencana daerah dan akan berimplikasi pada ketidakstabilan. Sementara dalam bencana ini telah melumpuhkan sektor ekonomi, sektor pemerintahan, dan kondisi sosial.

Yang paling mengkhawatirkan adalah sektor pariwisata, dengan pendapatan asli daerah (PAD) 70% Kabupaten Lombok Utara bersumber dari pariwisata. Sementara, tiga Gili dan Senaru Rinjani telah lumpuh.

“Bagaimana bisa Tuan Guru katakan masih mampu? Dari sisi keuangan daerah, sudah jelas NTB tidak mampu,” Tutup Amin.

Tinggalkan Komentar