Jakarta, Jurnalpublik.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 memicu kegaduhan di sejumlah daerah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dianggap sebagai muara kegaduhan tersebut.

Peraturan Menteri yang disahkan Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy, pada 2 Mei 2018, bertujuan untuk pemerataan akses dan mutu secara nasional dan meminimalisasi mobilitas siswa ke sekolah tertentu. Namun dalam aplikasinya di lapangan banyak kerancuan yang terjadi.

Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), yang menjadi kerancuan adalah BAB III, TATA CARA PPDB, Bagian Keempat, dalam Sistem Zonasi, yang menyebutkan bahwa klasifikasi penerimaan zonasi yang termuat dalam Pasal 16, adalah:

BAB III
TATA CARA PPDB
Bagian Keempat
Sistem Zonasi

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:

a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut;
dan
b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

(4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.

(5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

(6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5 (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta.

Pada BAB III, TATA CARA PPDB, Bagian Keempat, tentang Sistem Zonasi tersebut, dijelaskan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat. Dan dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, minimal sekolah menerima 90 persen calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat. Sisanya, sebanyak 5 persen untuk jalur prestasi dan 5 persen lagi untuk anak pindahan atau terjadi bencana alam atau sosial.

Ini berarti, mulai dari pasal satu sampai enam Bagian Keempat tentang Sistem Zonasi, tidak satu pasal pun menyebutkan (Surat Keterangan Tidak Mampu) SKTM.

Namun, pada BAB III, pada TATA CARA PPDB, bagian keenam terkait biaya, pada pasal 19, ternyata ada pasal yang menyebutkan perihal kuota penerimaan berdasarkan (Surat Keterangan Tidak Mampu) SKTM paling sedikit 20% (dua puluh persen) yang menjadikan sekolah-sekolah di daerah menafsirkan SKTM adalah pintu zonasi yang lain, yang seharusnya jika menjadi salah satu klasifikasi penerimaan siswa kenapa tidak dimasukan dalam pembagian kuota pada BAB III, TATA CARA PPDB, Bagian Keempat, tentang Sistem Zonasi, namun hanya diletakkan pada bagian pembiayaan, hal ini berarti pintu masuk zonasi dengan menggunakan (Surat Keterangan Tidak Mampu) SKTM rancu dan tidak berlandaskan payung hukum, bunyi pasal tersebut adalah:

BAB III
TATA CARA PPDB
Bagian Keenam
Biaya

Pasal 19
(1) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
(3) Dalam hal peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan selain menyebutkan menerima disebutkan juga paling sedikit 20%, penafsiran sekolah-sekolah akan berbeda tentang arti paling sedikit 20%, apakah artinya 90% menggunakan (Surat Keterangan Tidak Mampu) SKTM, tidak ada penjelasan dan teknis perihal ini.

Kerancuan lain adalah, pengertian radius zonasi yang membuat sekolah yang berada diperbatasan daerah dan jauh dari permukiman minim peserta didik begitupun dengan sekolah yang berada ditengah perkotaan yang jauh dari permukiman.

Kerancuan lain terkait radius zonasi juga membuat murid yang alamatnya berada diperbatasan daerah dan jauh dari sekolah, padahal nilainya cukup tinggi.

Dan terakhir, kerancuan yang paling diributkan orangtua adalah anak-anaknya yang memiliki nilai tinggi, namun tidak berarti apa-apa dalam zonasi penerimaan peserta didik baru, karena hanya mendapat kuota 5%. Ini berarti, pertarungan berikutnya bagi anak-anak didik setelah pertarungan mendapatkan nilai tinggi adalah pertarungan memperebutkan kursi yang hanya 5%. Jika tujuannya untuk pemerataan akses pendidikan, bagaimana anak-anak yang sudah berjuang untuk memperoleh nilai tinggi menempatkan posisinya jika mereka sudah berhasil berjuang mendapatkan nilai tinggi, lalu harus berjuang untuk mendapatkan kursi, namun gagal dan berkemungkinan bersekolah di sekolah swasta yang menurut menteri Pendidikan nanti akan disetarakan. Bukankah untuk kesetaraan, harusnya pemerintah menerapkan kesetaraan kualitas sekolahnya terlebih dahulu secara nasional baru menerapkan sistem zonasi ini, sehingga peserta didik tidak menjadi korban sistem baru ini.

Tinggalkan Komentar