Bandar Lampung, jurnalpublik.com – Dalam sepekan ini, pasca pilkada serentak 27 juni 2018 yang lalu, terjadi gelombang aksi dari berbagai elemen di kota Bandar Lampung, provinsi Lampung.

Aksi Demontrasi yang diinisiasi oleh beragam ormas dan OKP ini menuntut Bawaslu Lampung agar mengusut tuntas dugaan politik uang dan keterlibatan korporat di Pilkada Lampung.

Gelombang Demonstrasi dan Kartu Merah

Kecurangan dan politik uang di pilkada Lampung tercium setelah banyaknya laporan oleh masyarakat dan terangkat ke berbagai media.

Akademisi Universitas Lampung Dr. Dedy Hermawan mengatakan, Politik uang ini sangat mengerikan bagi praktik demokrasi lampung, berbagai temuan politik uang menandakan Pilkada lampung darurat Money Politic. Hampir semua paslon melakukan. Ini jelas “Kartu Merah” bagi perkembangan demokrasi di lampung. Ujar Dedy.

KAMMI Wilayah Lampung, pada kamis (5/7) dan jumat (6/7) melakukan aksi demonstrasi secara maraton ke DPRD Lampung dan Bawaslu Lampung.

Aksi bertajuk “Kartu Merah” untuk Bawaslu ini mendorong DPRD dan Bawaslu bertindak tegas dan mengusut tuntas dugaan politik uang yang sudah dilaporkan oleh para pelapor dari berbagai elemen.

“Aksi ini satu bentuk gerakan moral, sekaligus bentuk penegakan konstitusi agar perjalanan demokrasi kita tidak dinodai oleh kecurangan” Ujar Dian Putra Ketua KAMMI Lampung.

“Dalam aksi ini pula kami meminta Bawaslu untuk bekerja profesional dan bertindak objektif. Kami telah menyerahkan surat tuntutan ke Bawaslu”. Tambahnya.

Berdasarkan keterangan Putra, Bawaslu mengaku akan berjalan sesuai aturan yg berlaku. “Jika ada hal yg salah dalam proses penanganan kasus politik uang ini, silakan disampaikan dan saling mengingatkan.” Ujar Putra mengutip kata-kata dari pihak Bawaslu saat aksi Jumat (6/7).

Permainan Korporat dan ancaman diskualifikasi pasangan Arinal-Nunik

Politik uang selalu beririsan dengan adanya permainan korporat dalam proses demokrasi kita. Korporat bermain bak “the god father” yang dapat melakukan apapun dengan dukungan dana tanpa batas. Mekanisme kerjanya tersusun secara sistematik dan massif. Ini menarik untuk dibongkar.

Melalui siaran pers yang diterima oleh jurnalpublik.com, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi Idham Samawi mengatakan praktik politik uang itu muncul lantaran ada indikasi kekuatan kapital menguasai pasangan calon tertentu.

“Kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan Lampung, telah membunuh demokrasi”, ujar Idham dalam keterangannya, Senin (2/7).

“Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut,” katanya.

Idham menilai, institusi demokrasi seperti aparat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terindikasi tidak berdaya menghadapi praktik politik uang dan kekuatan kapital tersebut.

Terpisah, Politikus Partai Demokrat Hinca Padjaitan, menyebut, “Berdasarkan bukti-bukti yang kami terima. Bahwa diduga telah terjadi perbuatan Politik Uang secara besar-besaran yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Arinal Djinaidi – Chusnunia Halim nomor urut 3”. Ungkapnya.

Menurutnya, politik yang tersebut didanai oleh salah satu pengusaha yang menjadi sumber dana uang tersebut.

“Saat ini laporan ke Bawaslu propinsi atas politik uang tersebut telah diterima sebagai Politik Uang yg Terstruktur, Sistematis & Massif, serta akan disidangkan oleh Bawaslu dengan ancaman diskualifikasi pada pelaku & penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang.” Tambahnya.

Mengenai peran korporat dalam Pilkada ini, Dr. Dedy Hermawan mengatakan, “Politik uang bisa di skenario oleh siapapun dan pihak manapun yang memiliki kekuatan modal, salah satunya tentu pebisnis atau korporate yang besar.” Ungkapnya.

“Naluri bisnis akan menggerakkan korporat untuk membuka jalan kesuksesan bisnis nya, dan menguasai politik adalah jalan strategis nya. Politik uang Bisa menjadi indikasi kuat peran korporat mengendalikan politik”. Tambahnya saat di wawancara oleh tim jurnalpublik.com.

Dikonfirmasi oleh tim jurnalpublik.com mengenai tanggapan Bawaslu akan peran korporat di Pilkada Lampung, ketua Bawaslu Fatikhatul Khoiriyah memilih bungkam. Begitu juga, sampai detik ini belum ada kejelasan sikap dari Bawasalu terkait laporan dugaan politik uang tersebut.

Sikap Mahasiswa

Demonstrasi mahasiswa juga dilancarkan oleh BEM U KBM Universitas Lampung melalui gerakan 20.000 mahasiswa kawal pilkada.

Muhammad Faudzul Adhim mengatakan, “kami telah memasukkan Laporan ke Bawaslu, juga berkomitmen akan mengusut tuntas kasus politik uang ini”. Ujar Presiden BEM Unila ini.

“Kami telah memantau Pilkada sejak jauh hari sebelum pemilihan melalui gerakan 20.000 mahasiswa kawal pilkada Lampung. Kami juga menilai adanya indikasi bermainnya korporat. Ini berpotensi akan menjadikan nasib rakyat Lampung berada di tangan kacung korporasi besar. Gubernur beserta jajarannya tidak akan independen mengurus rakyat. Pekerjaan gubernur kelak akan menjadi pesanan pemilik modal”. Pungkas Faudzul. []

 

Tinggalkan Komentar