Bandar Lampung, jurnalpublik.com – Maraknya praktik Politik Uang di gelaran Pilkada serentak mengundang aksi protes dari berbagai pihak.

Sebelumnya tim junalpublik.com telah merilisnya dalam tajuk “Membongkar Praktik Politik Uang dan Keterlibatan Korporat Di Pilkada Lampung”.

Ada dimensi lain dari proses demokrasi di Pilkada yang perlu dicermati. Yaitu adanya kerusakan sistem dan budaya permisif masyarakat pada praktik politik uang.

Pengamat Politik Universitas Lampung, Dr. Dedy Hermawan mengatakan, “Politik uang disebabkan karena lemahnya sistem, kinerja penyelenggara, dan sikap masyarakat yang sebagian besar masih permisif dengan korupsi termasuk politik uang. Saatnya mulai berbenah dari sekarang, jadikan gerakan evaluasi pilgub-lampung 2018 sebagai momentum membersihkan jalan menuju demokrasi yang lebih baik, berintegritas dan bermartabat”. Ujar Dedy kepada jurnalpublik.com.

Banyaknya temuan dan laporan ke Bawaslu Lampung, menyulut berbagai elemen untuk bertindak. Lambannya penanganan oleh Bawaslu justru memberikan preseden buruk bagi kinerja penyelenggara Pilkada. Dalam hal ini Bawaslu dan KPU.

“Kartu merah bagi para pemain demokrasi seperti paslon dan pemilih yang menerima politik uang dan lebih layak juga kartu merah bagi wasit nya yaitu bawaslu dan KPU.” Tambah Dedy. []

 

Tinggalkan Komentar