Pilkada Serentak 2018 / Karikatur / Turi Kastolani /Jurnalpublik.com

Jurnalpublik.com – Menjelang pemilihan kepala daerah 27 Juni 2018 mendatang sebagai perhelatan politik lima tahunan kita, kita kembali dihadapkan kepada realitas politik hingar bingar dengan ritual penghamburan uang menjelang hari pencoblosan.

Belajar dari pengalaman sejarah perpolitikan nasional, bahwa kredibilitas demokrasi di Indonesia akan selalu sejalan dengan kualitas dan kapasitas partai politik itu sendiri. Korelasi atmosfer politik tersebut tidak terlepas dari bagaimana cara partai politik melalui wakilnya membangun kinerja positifnya dimata rakyat.

Rakyat yang dibeberapa daerah akan kembali memilih dalam Pilkada 27 juni mendatang perlu untuk mengevaluasi pilihan politik sesuai aspirasinya sebelum perhelatan kontestasi politik nasional 2019 akan digelar. Evaluasi yang bukan hanya sekedar menilai, namun dibutuhkan keterlibatan aktif sebagai warga negara untuk melakukan monitoring atas keberpihakan negara atau daerah melalui kepala negara dan kepala daerahnya kepada kepentingan rakyat.

Mengawali kontemplasi politik kita bulan ini, mari dengan jujur kita melihat secara lebih dalam apa yang tengah terjadi di negara kita. Bukan lagi dengan reaksi emosional yang tak terarah, namun sudah mempertimbangkan banyak hal tentang presisi data geopolitik kita ditengah hegemoni kekuatan global.

Melihat substansi nilai perjuangan kita dan mendeskripsikannya dengan lebih objektif kepada jaringan harus sudah mulai di intensifkan menjelang kontestasi politik nasional. Kekuatan politik baru mungkin akan muncul seiring tercerahkannya masyarakat terhadap masalah politik. Bagi semua organisasi perjuangan buruh, kelompok petani dan nelayan, persatuan guru dan semua komunitas strategis yang sama-sama menginginkan sebuah perubahan, sudah harus melakukan penguatan terhadap pemahaman politik yang mempertimbangkan fakta transisi politik dan tidak menopang langkah revolusi praktis jangka pendek.

Penguatan untuk menjadi bagian dari partai atau tetap menjadi fungsi kontrol bagi pemerintahan lewat organisasi perjuangan, semuanya sah dimata hukum. Karena yang paling utama adalah semangat revolusioner yang akan tetap menjadikan kita tetap produktif untuk mengingatkan pemerintah dari visinya membela rakyat.

Pertanyaannya saat ini bagaimana membangunkan kembali semangat revolusioner ditengah-tengah kita, agar langkah reformasi ini tidak berhenti. Diperlukan infrastruktur revolusi sosial yang bukan hanya sekedar slogan, layaknya “Revolusi mental” sebagai janji politik terhadap rakyat yang abstrak dan hilang tanpa jejak.

Revolusi mental itu tenggelam bak ditelan bumi karena hadirnya bukan justru menjadikan elemen revolusioner bangsa yang selama ini berteriak menjadi hidup. Bahkan sebagian besarnya menjadi mati suri akibat kurang gizi atau mengalami “Stunting” yang mengakibatkan tubuhnya susah untuk bertumbuh dan sulit rasanya untuk mewujudkan cita-citanya kelak.

Kita tidak sedang bicara masalah ‘Stunting’ anak yang sel otaknya ngadat akibat tidak ada pasokan protein, namun kita sedang membicarakan para revolusioner yang baru saja dibunuh oleh revolusi mental.

Dimana gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa yang selama menjadi penopang gerakan intelektual parlemen jalanan semenjak aturan kampus mengancam mereka Drop Out jika ikut aksi. Begitu juga dengan gerakan organisasi buruh, tani, nelayan, guru dan komunitas lainnya yang terstigma negatif di media saat mereka berteriak digedung parlemen atau bahkan di Istana negara.

Mereka adalah wakil rakyat juga yang hadir akibat kealpaan wakil rakyat dalam banyak janji politiknya. Mereka adalah teman dan saudara dalam membangunkan bangsa ini menjadi besar, bukan musuh yang harus dikebiri sampai tidak sanggup untuk berdiri.

Mungkinkah suasana revolusioner itu kembali hadir ditengah perhelatan politik daerah ini. Aktifitas pencerdasan politik nasional bahkan dalam skala pilkada adalah eksperimen revolusioner yang sangat tepat dengan menggerakkan massa untuk tidak Golput dan memilih calon kepala daerah yang amanah dan bersih dari segala perbuatan nista.

Beberapa waktu yang lalu jaringan serikat buruh yang diwakili KSPI dan SPSI-LEM telah mencoba untuk mengambil sikap politik di perhelatan besar Mayday sebagai kesiagaan kontrol politik terhadap negara. Sebuah kemajuan yang sangat berarti ditengah semangat revolusioner yang tengah mati suri. Kekuatan publik dalam menyuarakan aspirasinya ini tidak harus selalu dimaknai sebagai ancaman kekuatan politik oposisi.

Namun sebagai penyiapan kerangka dasar bagi tolak ukur “Revolusi mental” yang sempat tidak laku dan hancur dipasaran aktifis sosial dan politik. Saya percaya bahwa sebuah kesabaran revolusioner seperti ini akan mempertemukan kita pada kepastian politik membangun yang menghindarkan kita dari perpecahan.

Dimana kita saat “kesabaran revolusioner” digaungkan ditengah perhelatan pilkada ini. Jika kita ingin menjadi bagian dari perjuangannya, maka mulailah untuk mengeketuk rumah tetangga kita untuk menolak setiap politik uang yang telah membodohi rakyat kita selama bertahun-tahun. Berdirilah bersama ketua RT dan RW dilingkungan kita untuk menolak bantuan semu dan murahan dari para politisi yang meminta untuk memilih mereka.

Saatnya kita bisa membangun kesigaan publik untuk Indonesia lebih baik dengan memilih pemimpin yang benar tulus ingin berjuang untuk rakyat. Kita bahkan bisa menjalankan peran seolah seperti industri media massa dengan memproduksi dan sekaligus menyebarkan “berita” secara masif ke khalayak lewat media sosial masalah sikap kita. Karena ranah publik bukan lagi dominasi industri media semata, tapi sudah menjadi bagian dari geliat kita sebagai aktif citizen jurnalism.

Ramadhan adalah saat yang tepat untuk berjuang membangun kesabaran revolusioner. Ikut berbagi cerita dan opini dengan fakta dan cara penururan yang baik ditengah suasana ibadah sangat mungkin bisa diwujudkan sebagai bentuk dari percerdasan politik kepada publik.

Kecepatan informasi yang diterima oleh penikmat dan pegiat media sosial membuat kita semua menjadi nyaris tak sempat memilih dan memilah mana berita yang asli dan mana yang sudah direkayasa.

Maka dasar pencerdasan politik itu adalah fakta dan data yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Mari ikut menyadarkan masyarakat kita bahwa politisi itu bukanlah ATM yang setiap saat bisa diambil uangnya, karena mereka adalah pengemban amanah yang seharus bekerja untuk memikirkan rakyat dengan kebijakan.

Bukan dengan cara mengumpulkan uang negara dan membagi-bagikan recehannya saat hari pencoblosan. Mari lawan pembodohan politik laten ini dengan kesabaran revolusioner yang mencerdaskan dan menyadarkan publik secara santun dan beradab.

Siapa pun nanti yang dipilih rakyat, jangan menyesalinya karena hadirnya adalah representasi dari kita semua. Semua pilihan terpampang dihadapan kita dengan sangat gamblang dan jelas, jadi mari kembalikan semangat revolusioner kita sebagai ikrar kita untuk Indonesia yang lebih baik.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.