Jurnalpublik.com – Reformasi itu beban sejarah. Bila tak siap ambil bagian: lupakan saja. Tak perlu ada diskusi, apalagi aksi.

Klise dan naif, adalah kesan yang pas untuk menilai cara kita memandang reformasi. Seolah reformasi semata soal tuntutan dan agenda politik yang tak kunjung usai. Reformasi tidak menjadi cara berfikir, berkreasi, dan arah baru bangsa ini.

Memang betul, peristiwa reformasi ini tak lepas dari sejarah politik dan pergerakan yang berdarah-darah. Tapi sayang, reformasi selalu diperingati sebagai monumen, dan romantisme perjuangan aktivis semata. Reformasi seolah bukan menjadi agenda rakyat semesta. Atau bahasa lainnya, belum menginternalisasi ke dalam sub-sub sistem di dalam tubuh republik ini.

Sama halnya saat kita peringati hari merdeka. Kita di belenggu oleh pikiran untuk mengutuk dan membenci masa lalu sebagai bangsa yang pernah terjajah. Namun, faktanya, kita tetap terbelenggu sebagai bangsa yang terjajah. Ketergantungan dan Ketidakmandirian, contohnya.

Melupakan reformasi adalah cara untk keluar dari tuntutan reformasi yang klise dan emosional. “Lupa” dalam artian “mencari jalan lain” (another way). Keluar dari rutinitas tahunan yang emosional. Kita butuh sudut pandang baru dalam melihat persitiwa ini. Bukan sekedar “mengenang tuntutan”.

Kekuatan Sosial Otonom

Pasca reformasi, struktur masyarakat berubah. Jika dulu persoalan pokok di era orde lama adalah perkara ideologi, dan orde baru perkara ekonomi. Maka di era ini kita butuh penguatan civil society. Ini soal eksistensi, kompetensi, dan kebebasan ekspresi.

Ini potret masyarakat baru Indonesia yang dikenal relatif kaya, terdidik, konektif, dan demokratis. Orang-orang yang mengalami perubahan drastis dan terbentuk pasca reformasi. Perwajahan kelas menengah yang aman secara material, otonom secara intelektual, independen secara sosial, dan berfikiran terbuka (open minded). Secara demografis, inilah pelaku reformasi saat ini.

Secara khusus dan otomatis, perjalanan reformasi ini akan terhubung dengan agenda-agenda politik kekinian dan aktivisme anak muda. Yang jumlahnya hampir 82 juta jika dilihat dari kelompok usia 15-34 tahun. Saya, atau barangkali anda, juga bagian dari itu.

Di rentang usia itu, mereka bukanlah aktivis ’98 atau saksi sejarah pergolakan politik era Soeharto. Soal reformasi, mereka pembaca sejarah, tergenealogi oleh generasi sebelum mereka, dan mendiskusikannya. Kita biasa menyebut kelompok ini milenials (generasi milenial). Tepatnya, milenials aktivism.

Sederhananya, fakta ini adalah landskap demografis kepada siapa beban reformasi itu diberikan dan dilanjutkan.

Suatu negara yang mengalami mobilitas sosial dari kelas bawah ke kelas menengah, akan menciptakan keseimbangan baru: masyarakat kritis, rasional, terbuka, toleran, dan demokratis.

Tumbuhnya nilai baru ini tidak lepas dari peran pendidikan, kesadaran sosial, melek hukum, dan literasi politik. Maka dapat dikatakan, narasi reformasi akan dikendalikan oleh kelompok ini. Mereka adalah kekuatan sosial otonom yang dapat mengkritisi siapapun. Termasuk menggiring opini dan “wacana baru” tentang reformasi dan atau sebaliknya, melupakan reformasi.

Perang Asimetrik

Untuk itu, jalan bijak untuk melihat masa depan reformasi adalah dengan berhenti mengutuk orde baru. Dalam arti melihat peristiwa ’98 itu dalam bentang sudut pandang yang lebih luas dan orisinil. Agar kita bisa lepas dari belenggu cara berfikir orang-orang lama. Saat ini tantangan kita lebih kompleks, dan sulit mendefinisikan siapa common enemy (musuh bersama) sesungguhnya.

Ini perang asimetrik. Yang kita hadapi bukan rezim (semua struktur kebijakan yang terhubung dengan pemerintah pusat). Tapi cara berfikir. Yaitu pikiran feodalis, otoritarianis, anti-intelektual, apatisme, dan pemiskinan imajinasi. Pikiran semacam ini seolah terpelihara dengan baik sampai detik ini.

Masyarakat baru Indonesia adalah generasi yang orisinal. Menjaga orisinalitas itu perlu ditengah-tengah semakin kompleksnya persoalan bangsa. Agar imajinasi kita tentang masa depan bangsa ini semakin genuine dengan perubahan zaman.

Peristiwa reformasi adalah bukti otentik bahwa kita pernah bersepakat untuk mengubah wajah politik Indonesia. Pendahulu kita telah memulainya. Maka tugas kita bukan saja melanjutkan, juga memberikan sentuhan imajinas baru. Bukan sekedar membangkitkan kenangan.

Untuk sementara, dalam sebuah permenungan yang singkat, saya teringat teori kontrak sosial J.J. Rosseau yang mensintesakan bahwa negara adalah kesepakatan dan kehendak bersama. Apabila kontrak ini gagal, maka ada dua pilihan: revolusi atau pemilihan umum.

Namun, di alam demokrasi kita, Rocky Gerung memandang, solusi yang paling radikal untuk saat ini adalah ganti pempimpin. Secara konstitusional tentunya. Ujung-ujungnya kita akan kembali pada klausul populer kita: #2019GantiPresiden.

Tinggalkan Komentar