Jurnalpublik.com – Siapa yang menyangka bahwa Inggris sebagai negara Adidaya persemakmuran sebelum kekuatan blok barat dan timur muncul pada geopolitik dunia abad 20, menjadikan berkas surat kuno dari Kahlifah Umar bin Khattab kepada seorang Hakim didaerah Kuffah sebagai standar hukum Internasional sampai saat ini.

Seorang Qadhi atau Hakim bernama Abu Musa al-Asy’ari mendapatkan perintah dari sepucuk surat yang berisi tentang tata nilai dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sebuah surat yang tidak pernah diekspos ke publik namun menjadi dasar bagi konsep imparsialitas para penegak hukum yang berlaku secara umum dalam pengadilan Internasional. Surat itu membuka semangat untuk mengadili perkara dengan kokohnya ilmu dan luasnya wawasan berfikir.

Layaknya seorang pemimpin yang harus memiliki wawasan dan jiwa yang kuat untuk mengatur rakyatnya, sosok pemimpin Umar bin Khattab ini juga menegaskan kepada para hakimnya akan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang penegak hukum.

Surat yang masyhur itu berisi tentang nilai dasar sistem penegakan hukum. Dengan prinsip dasar bahwa sesungguhnya memutuskan perkara bersifat wajib dan harus diikuti oleh penguatan aturan sunnah berdasarkan apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw. Diantara pokok pikiran yang tertera dalam surat itu adalah :

Apabila diajukan suatu perkara kepadamu maka putuskanlah perkara tersebut setelah jelas duduk perkaranya, karena tidak ada artinya bicara keadilan tanpa ada pelaksanaannya atau penegakannya.

Samakan posisi para pihak yang berperkara dalam majelismu, dalam pandanganmu dan dalam putusanmu sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu.

Bahwa bukti adalah wajib atas gugatan atau tuduhan, sedang sumpah adalah wajib pula atas pihak yang menolak gugatan atau tuduhan.

Bahwa boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Barangsiapa yang mendakwaan suatu hak yang tidak ada suatu bukti maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya. Dan kalau ia dapat membuktikannya maka berikanlah haknya itu, tetapi jika sebaliknya, ia tidak mampu membuktikan maka ia dapat dikalahkan , karena yang demikian itu lebih mantap dan menunjukkan kejelasan dari yang tersembunyi.

Janganlah engkau menghalangi atau mengurungkan suatu putusan yang telah engkau jatuhkan kemudian engkau tinjau kembali. Sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan dan tidak dapat dibatalkan oleh apapun, sedang kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada bergelimang dalam kebatilan.

Pahamilah secara akurat tentang perkara yang dajukan kepadamu yang tidak terdapat ketentuan hukumnya didalam al Qur’an dan tidak terdapat pula didalam hadist, kemudian bandingkanlah perkara-perkara itu dan perhatikanlah perkara yang serupa kemudian pegangilah mana hukum yang menurut pendapatmu lebih diridhoi Allah dan lebih mendekati kebenaran.

Hindarkan dirimu dari marah, pikiran yang kacau, jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersifat keras atau kaku saat menghadapi mereka. Karena memutus dengan benar adalah termasuk pekerjaan yang mendapat pahala dari Allah Swt. Dan membawa nama baik.

Maka barang siapa yang memurnikan niatnya demi mencari kebenaran meski merugikan dirinya sendiri, maka Allah akan memberikan kecukupan, dan barang siapa yang berlagak memiliki keahlian yang padahal tidak ada pada dirinya maka pasti Allah akan membuka rahasia kejelekannya itu. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal hamba-Nya kecuali amal yang didasari oleh keikhlasan.

Sebagai anak bangsa kita sangat menginginkan keadilan itu tegak dinegeri ini. Sebuah harapan yang hanya akan bisa diwujudkan saat penegak hukumnya mampu menghadirkan karakter nilai dasar seperti apa yang telah diajarkan oleh pemimpin besar Umar bin Khatab diatas.

Implementasi penegakan hukum itulah yang nanti akan mengikis sikap diskriminatif penguasa terhadap kepentingan politisnya. Begitu juga dengan kebutuhan legal formal negara terhadap undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa, memberikan rasa adil dan kemanfaatan serta kepastian hukum untuk siapapun warga yang tinggal di bawah langit nusantara ini.

Hukum itu sakral dan suci yang apabila ditegakkan, akan membawa negeri ini kepada kemakmuran yang sebenarnya. Namun akibat peran dan aktifitas penegakan hukum yang lemah, menjadikan para oknum eksekutif-legislatif bahkan yudikatif dan aparat sama-sama terlibat konspirasi kolutif menghalalkan praktek korupsi dan nepotisme itu sendiri.

Tidak ada manusia yang sempurna dalam bersifat adil, namun sistem peradilan yang adil pasti bisa membangunkan bangsa ini kepada tujuannya yang hakiki. Yaitu melindungi setiap anak bangsa yang bernaung dibawah atapnya pemerintahan Indonesia untuk hidup bahagia dan mendapatkan keadilan.

Hukum Belanda yang diadopsi dinegeri kita ini memang telah mendapatkan legalitasnya sebagai hukum positif yang diyakini tidak bertentangan dengan agama. Namun jangan sekali-kali memisahkan antara hukum yang dilegalkan oleh negara dengan nilai pokok dalam agama, karena hukum itu hanya akan tetap sakral saat mengikuti perintah dan petunjuk dari Tuhannya manusia itu sendiri.

Siapa yang akan bertanggungjawab saat hukum yang menopang keadilan dalam sebuah negara dibiarkan lepas ditengah kekuasaan politik yang memiliki karakter tidak ingin dibatasi, sementara hukum itu sendiri memiliki karakter untuk membatasi segala sesuatu demi tegaknya prinsip keadilan.

Maka diperlukan karakter politik kebangsaan yang justru menopang fungsi hukum dan melindunginya dengan kekuasaan politik itu sendiri. Sebuah karakter yang akan menjelma menjadi penegakan hukum yang sama sekali tidak akan membeda-bedakan aparat kekuasaan negara yang melanggar hukum.

Ini adalah tantangan bagi siapapun yang akan menjadi pemimpin di negeri ini, ditengah sikap rakyatnya yang terbiasa main hakim sendiri akibat miskin rasa keadilan yang mereka rasakan selama ini. Mari dukung negeri ini untuk menegakkan hukum se adil-adilnya dengan menjadikan hukum yang kokoh dan terbebas dari tekanan politik kekuasaan.

Azhari
Polmark Indonesia

Tinggalkan Komentar