Ilustrasi E-KTP

Jakarta, Jurnalpublik.com – Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) domisili Sumatera Selatan ditemukan tercecer di Jalan Raya Salabenda, Kabupaten Bogor, Sabtu (26/5/2018).

Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh langsung memberikan klarifikasi. Menurutnya, e-KTP yang dibawa sopir truk adalah kartu yang sudah tak berlaku dan tengah dalam perjalanan ke gudang Kemendagri di Bogor.

“Jajaran Polsek Kemang dan Polres Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa KTP-el yang tercecer tersebut adalah KTP-el rusak atau invalid dan diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak, Bogor,” kata Zudan dari keterangan tertulisnya, Minggu (27/5/2018).

KPK pun turut memberikan klarifikasi.

“Terkait dengan informasi yang beredar di publik adanya pernyataan pihak Kemendagri bahwa sejumlah KTP yang jatuh di daerah Bogor adalah barang bukti KPK, kami tegaskan hal tersebut tidak benar,” tegas Febri melalui pesan singkat, Senin (28/5/2018).

Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menduga ribuan KTP elektronik milik warga Sumatera Selatan yang ditemukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat berkaitan erat dengan Pilpres tahun 2019.

Dugaan itu dilandasi dengan kekhawatiran akan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak tertentu. Sebab menurutnya, Pasal 348 ayat 1 dan ayat (8) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu membolehkan seorang warga negara yang memiliki KTP-elektronik memilih di tempat pemungutan suara di manapun dia berada, walaupun tidak terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tambahan.

“Wajar kita khawatir bahwa ini terkait dengan Pemilu 2019. Sehingga rentan sekali orang yang punya KTP, kemudian dia mencari kartu keluarga kemudian dia nyolek dimana saja,” katanya di Jakarta, Senin (28/5/2018).

“Kemarin dikatakan itu invalid KTP-nya, saya ga ngerti, kalau dari fotonya ga ada masalah. Ga pecah, ga bernoda dan lain sebagainya. Invalid itu seperti apa, apakah petugas di lapangan, baik itu di TPS, atau petugas pelaksana Pemilu bisa membedakan,” tambah Habiburokhman.

Untuk itu, Habiburokhman mendesak agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan investigasi secara mendalam dan harus melibatkan DPR dan masyarakat.

“Kemendagri jangan bikin keterangan yang simplistis. Hanya menyederhanakan. Ini harus diaudit jelas, melibatkan publik, melibatkan DPR,” tegas Habiburokhman.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.