Dr. Yudi Latif

Jakarta, Jurnalpublik.com – Tentang gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menjadi polemik, akhirnya Dr. Yudi Latif, Ketua Pelaksana BPIP buka suara. “Memang benar, publik berhak mempertanyakan itu. Itu cerminan warga yang peduli,” ungkap Yudi.

“Tapi percayalah, banyak orang tua terhormat di dewan pengarah yang tidak menuntut soal gaji. Mereka pun menjadi ‘korban’. Jadi, tak patut mereka mendapat cemooh,” terang Yudi.

Yudi menambahkan, begitu juga di jajaran pelaksana yang ia pimpin, tidak ada yang menghiraukan soal besaran gaji.

“Saya sebagai Kepala BPIP, misalnya, menurut Perpres tentang BPIP posisinya setingkat dengan menteri, sebagaimana Ketua Dewan Pengarah. Nyatanya diberi gaji yang berbeda. Tapi, berapa pun saya terima saja,” kata Yudi.

Pertanyaannya, apakah Dewan Pengarah pantas menerima gaji sebesar itu? Silakan publik menilainya.

Yang jadi kepedulian Yudi Latif selaku Ketua BPIP justru hajat hidup pegawai BPIP (Pengarah, Kepala BPIP dan tenaga ahli), yang setelah hampir setahun bekerja belum menerima hak keuangan. Hal ini telah membuat banyak tenaga ahli yang kesulitan mencicil rumah dan membayar biaya sekolah anaknya.

Belum lagi soal dukungan anggaran terhadap lembaga ini yang sangat minim. Pada tahun 2017, lembaga ini cuma mengeluarkan sekitar 7 milyar. Pada tahun 2018, anggaran belum turun. Padahal untuk acara peringatan Hari Lahir Pancasila 1Juni yang akan datang, pembiayaannya ditimpakan ke BPIP. Kok bisa?

“Pertanyaannya, ada apa di balik ini semua? Saya pun tidak mengerti. Karena tidak mengerti mohon maaf tidak bisa memberi keterangan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi baru saja menerbitkan Perpres No. 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam perpres tersebut dirinci besaran gaji yang diterima anggota dewan pengarah BPIP.

Dan, berikut daftar nama anggota dewan pengarah BPIP:

1. Tri Sutrisno, Wapres ke-6 periode 1993-1998,
2. Ahmad Syafii Maarif, Ketua Muhammadiyah periode 2000-2005,
3. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU,
4. Ma’ruf Amin, Ketua Umum MUI,
5. Mahfud MD, bekas Ketua MK 2008-2013,
6. Sudhamek, Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia (MBI),
7. Andreas Anangguru Yewangoe, dosen dan teolog Kristen Protestan,
8. Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, tokoh Hindu.

Berikut daftar hak keuangan mereka sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000.[]

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.