Jakarta, Jurnalpublik.com – Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 (23/5/2018). THR dan gaji ke-13 itu akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI dan Polri, serta pensiunan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan, untuk membayarkan keseluruhan THR dan gaji ke-13 tersebut, pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 35,76 triliun.

“Angka itu naik 68,92% dibandingkan pembayaran THR pada 2017 lalu,” kata Nufransa seperti dilansir oleh kumparan, Rabu (23/5).

Lonjakan terjadi, karena berbeda dengan THR dan gaji ke-13 yang diberikan terdahulu, kali ini komponen di dalam THR dan gaji ke-13 tak hanya gaji pokok. Tapi juga ada tunjangan kinerja serta tunjangan lainnya.

Dari total pengeluaran Rp 35,76 triliun, rincian anggaran untuk THR dan gaji ke-13 adalah: – THR Gaji Rp 5,24 triliun – THR Tunjangan Kinerja Rp 5,79 triliun – THR Pensiun Rp 6,85 triliun – Gaji ke-13 Rp 5,24 triliun – Tunjangan Kinerja ke-13 Rp 5,79 triliun – Pensiun/Tunjangan ke-13 Rp 6,85 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan persnya mengatakan, THR PNS akan mulai diproses akhir bulan ini dan cair pada awal Juni 2018. Kemudian gaji ke-13 diproses akhir Juni dan cair pada awal Juli 2018. 

Memacu Pertumbuhan Ekonomi?

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira menyampaikan analisanya terkait THR dan Gaji ke-13 yang diperoleh PNS dan pensiunan. Menurut Bhima, ada beberapa faktor yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,15%.

“Kalau semua THR itu langsung di belanjakan, efeknya ke konsumsi rumah tangga bisa tumbuh 5,15%. Jadi sangat positif. Tapi tidak semudah itu, karena ada variabel-variabel lainnya,” jelas Bhima.

Beberapa variabel tersebut, antara lain, uang tersebut bisa jadi disimpan untuk ditabung.  Apalagi dalam beberapa bulan ke depan akan memasuki tahun ajaran baru.

Malah Bhima mengkhawatirkan tambahan gaji ke-13 dan THR yang dibebankan kepada APBN ini menjadi kontraproduktif terhadap perekonomian. Hal itu disebabkan adanya kecenderungan belanja pegawai lebih bersifat konsumtif. Kendati bisa menggerakan ekonomi, tetapi karena sifatnya konsumtif, menjadi kurang berkualitas.

“Sementara dari 2014 sampai 2017, gaji pegawai sudah mengalami kenaikan 28%, sudah ada kenaikan yang cukup tinggi. Padahal sebagian dibiayai lewat utang. Jadi klaim utang untuk belanja produktif jadi tidak terbukti, ketika pemerintah justru memprioritaskan kenaikan belanja pegawai,” kata Bhima Yudhistira.

Dinilai Politis dan Populis

Fadli Zon mengkritik kebijakan yang dianggapnya politis ini. “Jelas politis, di tahun politik pula. Kenapa tak perhatikan honorer yang jauh lebih membutuhkan,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya.

Yenny Sucipto, Sekjen FITRA, tak heran dengan kebijakan populis Presiden Jokowi.

“Memang hampir semua kebijakan populis. Tapi ini seharusnya direncanakan di awal penyusunan APBN, kemudian dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Dan itu tidak ada di rencana kerja,” kata dia.

Dia khawatir dana untuk THR dan gaji ke-13 ini akan menyedot alokasi untuk pembangunan.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.