Fraksi Partai Gerindra DPR RI

Jakarta, Jurnalpublik.com – Fraksi Partai Gerindra di DPR RI memberi pandangan terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2019. Partai Gerindra menilai kinerja Presiden Jokowi khususnya dalam dinamika perekonomian global selama tiga setengah tahun ini masih menunjukkan capaian yang bersifat artifisial.

Pandangan ini melihat dari pilihan-pilihan kebijakan Presiden Jokowi, yang bukan saja semakin jauh dari pertimbangan strategis. Bahkan pilihan kebijakan dalam mengatasi tantangan pembangunan dan gejolak ekonomi global justru seringkali abai terhadap kesejahteraan rakyat.

Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa Kebijakan ekonomi seyogyanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan dan berkedaulatan. Dalam mencapai sasaran tersebut, pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam arti: (1). meningkatkan pendapatan; (2) mengurangi kemiskinan; (3) mengurangi kesenjangan dan (4) meningkatkan kesempatan kerja serta mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Bukan hanya sekedar memberikan alokasi bantuan sosial yang berbau populis demi mengejar popularitas.

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi harus diarahkan pada industri-industri yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah mestinya tidak menggunakan jalan pintas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberi ruang sebesar-besarnya kepada investasi asing. Meski kita butuh investasi asing tapi Pemerintah harusnya mencegah masuknya unskilled labour TKA (TKA yang tidak terampil).

Pemerintah menjanjikan pertumbuhan ekonomi meroket hingga 7 %. Faktanya dari tahun ke tahun hanya tercapai berkisar 5,06 % hingga 5,19 %. Pertumbuhan ekonomi selalu berada di bawah target pertumbuhan yang dipatok APBN. Gerindra menilai adanya kegagalan Pemerintahan Jokowi dalam memenuhi target pertumbuhan ekonomi nasional.

Laju inflasi memberi pesan telah terjadi penurunan daya beli masyarakat yang juga diakibatkan oleh rupiah yang cenderung terdepresiasi terhadap dollar AS. Ditambah lagi dengan kenaikan BBM non subsidi dan tarif dasar listrik terhadap 20 juta pelanggan, yang diperkirakan masih akan terjadi pada tahun 2019.

Suku bunga The Fed sepanjang tahun 2018 diperkirakan berdampak pada tahun 2019 yang mengakibatkan likuiditas akan banyak mengalir ke luar negeri. Defisit Transaksi Berjalan (DTB) terjadi berturut-turut sejak tahun 2012, dan memasuki tahun kedelapan pada tahun 2019. Hal tersebut membuktikan Indonesia semakin tergantung pada pinjaman valuta asing. Cadangan devisa yang relatif masih kecil dan itupun sebagian besar adalah akumulasi dari utang.

Realisasi belanja APBN terhadap PDB turun setiap tahun. Tahun 2014 sebesar 16,8 persen. Pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 13,9 persen. Sejak tahun 2017 Indonesia sudah memasuki ‘Krisis Fiskal’. Berdasarkan semua catatan tadi, tahun 2019 merupakan tahun transisi politik. Kebijakan yang diambil oleh Jokowi tentunya tidak boleh membebani apalagi menghambat perbaikan kinerja Pemerintahan baru yang akan terpilih pada Pemilu 2019 nanti.[]

Sumber: Twitter Partai Gerindra

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.