Jakarta, Jurnalpublik.com – Gedung Baru dan alun-alun demokrasi tahap kedua dalam RAPBN 2019 tidak kunjung diberi izin oleh pemerintah.

Bambang Soesatyo, Ketua DPR menyampaikan di Jakarta, Rabu (18/4/2018), “jika pemerintah tidak memberi izin pembangunan, DPR akan mempertimbangkan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan pembangunan gedung baru DPR itu di pagu indikatif RAPBN 2019,” katanya.

Bambang mengatakan, kejelasan status izin prinsip dari presiden penting karena anggaran pembangunan tahap pertama sudah masuk dalam APBN 2018.

Pemerintah tidak hanya belum memberikan izin pembangunan gedung baru DPR, namun pemerintah juga belum mencairkan anggaran pembangunan tahap pertama sebesar Rp 601 miliar di APBN 2018.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.