Jakarta, Jurnalpublik.com – Bulan lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 279 Tahun 2018.

Kepgub itu mengatur pembentukan tim pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan dan instalasi pengelolaan air limbah serta pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan.

Setelah Kepgub tersebut terbit, tim yang dibentuk langsung melakukan razia ke gedung-gedung dari 12 sampai 21 Maret 2018 lalu. Sasaran pertama adalah gedung-gedung di Jalan Sudirman dan Jalan M.H Thamrin.

Ada 80 gedung atau bangunan yang berada di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan M.H Thamrin. Tim Pemprov DKI Jakarta berhasil memeriksa 77 dari 80 gedung itu. Tiga gedung tidak diperiksa dengan berbagai alasan. Satu gedung belum diperiksa karena masih dalam penyelesaian pembangunan, dan satu gedung sudah dihancurkan.

“Dan satu lagi Kedubes Jeman yang tidak diperiksa karena memerlukan proses perizinan Kementerian Luar Negeri,” ujar Anies kepada Kompas di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (11/4/2018).

Anies mengatakan dari 77 gedung yang diperiksa tim, sebanyak 37 gedung tidak memiliki sumur resapan. Anies pun menunjukan nama gedung-gedungnya diantaranya adalah Gedung Kementerian ESDM, Indo Surya Centre, SGC (Bangkok Bank), Hotel Sari Pan Pasific, Menara Cakrawala-Djakarta Theater, Sinar Mas Plaza (BII), Wisma Kosgoro, Pertamina Lubricant, Plza Permata, Indocement, Wisma Bumi Putrera, Sudirman Plaza dan Indofood Plaza.

Selain itu ada International Financial Centre 1, Mayapada Tower 1, Sampoerna Strategic, Unika Atmajaya, Plaza Bapindo 1 & 2, Dirjen Pajak, Sequis Center, Menara Sudirman, Kementerian Diknas, Sultan Residence dan Hotel, BRI I & II, Intiland Tower, Hotel Sahid, Davinci, Wisma Nugra Santana, Menara Taspen, Menara BNI 46, Bawaslu, Gedung Jaya, Menara Thamrin, Kementerian Agama, Bank Indonesia.

Sementara itu, sisanya yaitu 40 gedung memiliki sumur resapan. Namun, hanya satu gedung saja yang sumur resapannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan gubernur yaitu Hotel Pullman.

Anies pun telah menyiapkan sanksi untuk pengelola gedung di Jalan Sudirman dan MH Thamrin yang melanggar itu. Namun sebelum dikenai sanksi, para pengelola gedung diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam waktu satu bulan.

“Konsekuensi terburuk bila tidak dilakukan koreksi, SLF bisa dicabut dan izin operasional pada semua yang berada di gedung itu bisa dicabut,” tegas Anies.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar Anda!
Silahkan isi nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.